JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak gentar menghadapi gugatan praperadilan yang kembali diajukan Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar.
Ini merupakan permohonan ketiga yang dilayangkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota DPR.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan pihaknya menghormati hak hukum tersangka, tetapi yakin seluruh proses penegakan hukum berjalan solid dan sesuai aturan.Baca Juga:
"Sebagai bagian dari penghormatan terhadap prinsip negara hukum, KPK menghormati pengajuan praperadilan yang kembali diajukan oleh tersangka IS. Meskipun ini permohonan ketiga, kami memandangnya sebagai mekanisme kontrol dalam sistem peradilan pidana yang harus dihormati," ujar Budi, Minggu (8/3/2026).
Budi menambahkan, KPK melalui Biro Hukum telah menyiapkan jawaban lengkap untuk mematahkan dalil gugatan tersebut.
Proses penyidikan dan penetapan tersangka, kata Budi, dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan kecukupan alat bukti.
Auditor negara juga telah mengonfirmasi adanya kerugian keuangan negara akibat dugaan tindak pidana tersebut.
Sidang perdana praperadilan dijadwalkan digelar Senin, 9 Maret 2026, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka.
Sebelumnya, Indra tercatat telah mengajukan dua kali permohonan praperadilan, namun keduanya dicabut.
Kasus dugaan korupsi ini menyasar proyek pengadaan sarana rumah jabatan DPR di Kalibata dan Ulujami tahun anggaran 2020.
Total pagu anggaran proyek melebihi Rp 121 miliar untuk peralatan ruang tamu, meja makan, hingga lemari.
Selain Indra, KPK telah menetapkan enam orang tersangka lainnya, termasuk unsur penyelenggara negara dan pihak swasta.
MEDAN Keputusan pemerintah Indonesia yang mencabut izin operasional 28 perusahaan kehutanan dan perkebunan menuai kritik tajam dari prak
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tengah dihadapkan pada ancaman lonjakan pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja (P
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menjelang momen Ramadan dan Idul Fitri 2026, isu ketahanan energi kembali menjadi sorotan publik. PT Pertamina (Persero) menegaska
EKONOMI
JAKARTA Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut kelapa sawit sebagai &039tanaman ajaib&039 sempat menuai sorotan dan sind
PERTANIAN AGRIBISNIS
JAKARTA Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ulta Levenia, mengungkapkan secara rinci rencana perdamaian Gaza yang disusun oleh
NASIONAL
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Langkat, Saiful Abdi,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi III DPR RI berencana memanggil penyidik dan jaksa penuntut umum (JPU) yang menangani perkara Fandi Ramadhan, terdakwa kas
HUKUM DAN KRIMINAL
PALEMBANG Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tetap solid dan tidak mudah terprovokasi oleh
NASIONAL
SINABANG Gempa berkekuatan magnitudo 5,6 mengguncang wilayah Sinabang, Kabupaten Simeulue, Aceh pada Minggu (8/3/2026) sore. Gempa terja
PERISTIWA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak gentar menghadapi gugatan praperadilan yang kembali diajukan Sekretaris Jend
HUKUM DAN KRIMINAL
