Bukan Main! Blending Batu Bara Kini Wajib Izin Langsung Menteri ESDM
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
CILACAP – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di daerah. Kali ini, Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, terjaring OTT pada Jumat (13/3/2026).
Penangkapan ini dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto.
"Benar (terjadi tangkap bupati)," kata Fitroh saat dikonfirmasi. Namun, ia belum merinci jumlah orang yang diamankan atau barang bukti yang disita. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring.Baca Juga:
Profil Singkat Bupati Cilacap
Syamsul Auliya Rachman lahir di Cilacap pada 30 November 1985. Ia merupakan putra daerah yang meniti karier dari birokrasi hingga politik.
Setelah menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Cilacap, Syamsul melanjutkan studi di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) (2004–2008).
Kariernya di pemerintahan dimulai sebagai Kasi Trantibum Kecamatan Kedungreja (2012–2013) dan dilanjutkan sebagai Kasubag Otonomi Daerah dan Kerja Sama (2013–2016).
Pada 2017, Syamsul dipercaya menjabat Wakil Bupati Cilacap hingga 2022, sebelum akhirnya terpilih sebagai Bupati Cilacap periode 2025–2030.
Dalam kontestasi Pilkada Cilacap 2024, Syamsul maju berpasangan dengan Ammy Amalia Fatma Surya dari Partai Golkar, memenangkan 414.533 suara (43,81 persen suara sah). Ia juga menjabat Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Kabupaten Cilacap 2021–2026.
Pelantikan Syamsul sebagai Bupati Cilacap dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 di Istana Negara, Jakarta.
OTT KPK: Awal Penentuan Status Hukum
Operasi tangkap tangan ini menjadi sorotan karena Syamsul dikenal sebagai figur lokal yang menanjak dari birokrasi hingga menjadi kepala daerah.
Hingga berita ini diturunkan, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap Syamsul dan pihak-pihak terkait sebelum menentukan tersangka resmi.
OTT ini menambah daftar kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi di Jawa Tengah dan menjadi perhatian publik terkait integritas pejabat publik.*
(in/dh)
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
BOGOR Kejaksaan Agung (Kejagung) menyegel sebuah gudang penyimpanan motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Sentul, Kab
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kodim
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Aceh bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas revisi UndangUndang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam sebua
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU Kantor dan rumah dinas milik PT Agrinas Palma Nusantara (APN) di Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengapresiasi pelaksanaan ibadah haji di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah p
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris sekaligus pendiri Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus,
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meminta aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanji
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meninjau langsung kondisi jembatan di Kelurahan Mendahara, Kecamatan Menda
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pemerintah Kabupaten Bungo resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan
PEMERINTAHAN