Peran Dadan Hindayana Terkuak di Skema Jual Titik SPPG MBG, Uang Mengalir ke Atas
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap peran pihak swasta, Glory Harimas Sihombing (GHS), dalam kasus dugaan korupsi tata kelola
HUKUM DAN KRIMINAL
CILACAP – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di daerah. Kali ini, Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, terjaring OTT pada Jumat (13/3/2026).
Penangkapan ini dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto.
"Benar (terjadi tangkap bupati)," kata Fitroh saat dikonfirmasi. Namun, ia belum merinci jumlah orang yang diamankan atau barang bukti yang disita. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring.Baca Juga:
Profil Singkat Bupati Cilacap
Syamsul Auliya Rachman lahir di Cilacap pada 30 November 1985. Ia merupakan putra daerah yang meniti karier dari birokrasi hingga politik.
Setelah menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Cilacap, Syamsul melanjutkan studi di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) (2004–2008).
Kariernya di pemerintahan dimulai sebagai Kasi Trantibum Kecamatan Kedungreja (2012–2013) dan dilanjutkan sebagai Kasubag Otonomi Daerah dan Kerja Sama (2013–2016).
Pada 2017, Syamsul dipercaya menjabat Wakil Bupati Cilacap hingga 2022, sebelum akhirnya terpilih sebagai Bupati Cilacap periode 2025–2030.
Dalam kontestasi Pilkada Cilacap 2024, Syamsul maju berpasangan dengan Ammy Amalia Fatma Surya dari Partai Golkar, memenangkan 414.533 suara (43,81 persen suara sah). Ia juga menjabat Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Kabupaten Cilacap 2021–2026.
Pelantikan Syamsul sebagai Bupati Cilacap dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 di Istana Negara, Jakarta.
OTT KPK: Awal Penentuan Status Hukum
Operasi tangkap tangan ini menjadi sorotan karena Syamsul dikenal sebagai figur lokal yang menanjak dari birokrasi hingga menjadi kepala daerah.
Hingga berita ini diturunkan, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap Syamsul dan pihak-pihak terkait sebelum menentukan tersangka resmi.
OTT ini menambah daftar kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi di Jawa Tengah dan menjadi perhatian publik terkait integritas pejabat publik.*
(in/dh)
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap peran pihak swasta, Glory Harimas Sihombing (GHS), dalam kasus dugaan korupsi tata kelola
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi G
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan jajaran direksi dan komisaris lima bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara
EKONOMI
SINGKIL Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke80 tahun 2026, Polres Aceh Singkil melaksanakan kegiatan anjangsana kepada para pu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyiapkan sejumlah kantong parkir atau parkir satelit di sekitar Stadion Teladan guna mengantisipasi lonjak
PEMERINTAHAN
JAKARTA Calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih diwajibkan mengikuti pelatihan dasar militer s
PEMERINTAHAN
JAKARTA Relawan Garda Prabowo melaporkan mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, ke B
NASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seperti
EKONOMI
JAKARTA Pemeriksaan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya oleh penyidik Kejaksaan Agung mengungkap perkembangan bar
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kabupaten Karo berencana menghapus retribusi masuk ke kawasan pemandian air panas Sidebukdebuk setelah mendapat masuka
PEMERINTAHAN