Sidang MK soal Gibran, Zainal Arifin Mochtar: Ada “Utang” yang Harus Dibayar dari Putusan 90
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
CILACAP – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di daerah. Kali ini, Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, terjaring OTT pada Jumat (13/3/2026).
Penangkapan ini dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto.
"Benar (terjadi tangkap bupati)," kata Fitroh saat dikonfirmasi. Namun, ia belum merinci jumlah orang yang diamankan atau barang bukti yang disita. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring.Baca Juga:
Profil Singkat Bupati Cilacap
Syamsul Auliya Rachman lahir di Cilacap pada 30 November 1985. Ia merupakan putra daerah yang meniti karier dari birokrasi hingga politik.
Setelah menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Cilacap, Syamsul melanjutkan studi di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) (2004–2008).
Kariernya di pemerintahan dimulai sebagai Kasi Trantibum Kecamatan Kedungreja (2012–2013) dan dilanjutkan sebagai Kasubag Otonomi Daerah dan Kerja Sama (2013–2016).
Pada 2017, Syamsul dipercaya menjabat Wakil Bupati Cilacap hingga 2022, sebelum akhirnya terpilih sebagai Bupati Cilacap periode 2025–2030.
Dalam kontestasi Pilkada Cilacap 2024, Syamsul maju berpasangan dengan Ammy Amalia Fatma Surya dari Partai Golkar, memenangkan 414.533 suara (43,81 persen suara sah). Ia juga menjabat Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Kabupaten Cilacap 2021–2026.
Pelantikan Syamsul sebagai Bupati Cilacap dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 di Istana Negara, Jakarta.
OTT KPK: Awal Penentuan Status Hukum
Operasi tangkap tangan ini menjadi sorotan karena Syamsul dikenal sebagai figur lokal yang menanjak dari birokrasi hingga menjadi kepala daerah.
Hingga berita ini diturunkan, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap Syamsul dan pihak-pihak terkait sebelum menentukan tersangka resmi.
OTT ini menambah daftar kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi di Jawa Tengah dan menjadi perhatian publik terkait integritas pejabat publik.*
(in/dh)
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah akan kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja pada kuartal IV 2026. Bantuan tersebut diberikan u
EKONOMI
JAKARTA Saksi yang diajukan pemohon dalam perkara syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024, I Gusti Putu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 20072012, I Gusti Putu Artha, mengatakan KPU tidak dapat menolak dokumen
NASIONAL
PARLILITAN Dugaan penculikan anak di Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, memicu kepanikan hingga amuk ma
PERISTIWA
MEDAN Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S tidak hanya berlangsung di Jakarta dan sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Berbagai sumb
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Ahli hukum tata negara dan hukum adat Yance Arizona mengungkapkan contoh diskualifikasi elektoral yang dilakukan setelah proses
NASIONAL
JAKARTA Ahli kepemiluan dan hukum pemilu Titi Anggraini menegaskan bahwa tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah, tidak lulus se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolair Korpolairud) Baharkam Polri menetapkan nakhoda KM Virg
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Persadaan Marga Silima (PMS) Kabupaten Langkat menggelar pelantikan pengurus kabupaten sekaligus pengukuhan pengurus kecamatan s
NASIONAL