Kejaksaan Hadirkan Notaris dan Konsultan Keuangan dalam Kasus Korupsi Penjualan Aset PTPN ke Ciputra Land

MEDAN — Kasus korupsi penjualan aset PT Perkebunan Nusantara (PTPN) ke PT Ciputra Land kembali bergulir di Pengadilan Negeri Medan, Senin (30/3/2026).

Dalam sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menghadirkan lima saksi yang memberikan keterangan mengenai dugaan perubahan hak guna lahan dalam proses jual beli aset tersebut.

Kelima saksi yang dihadirkan terdiri dari Nelwin Aldriansyah, seorang konsultan keuangan, serta empat notaris yang turut terlibat dalam perubahan hak guna usaha menjadi hak guna bangunan (HGB) dalam transaksi ini.

Baca Juga:

• Dinas Kesehatan Sumut Temukan 162 Balita Stunting di Kota Medan, Ini Penyebabnya

Keempat notaris yang dimaksud adalah M Zunuza, Dr. Sutrisno, Dr. Belahim, dan Arifin.

Para saksi dicecar oleh hakim mengenai peran mereka dalam proses penerbitan HGB atas lahan PTPN yang dijual kepada PT Ciputra Land.

Tim JPU yang dipimpin oleh Hendri Sipahutar berusaha menggali lebih dalam mengenai peran para notaris dalam memberikan persetujuan terhadap pengalihan hak atas aset tersebut.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa para terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi terkait penjualan aset PTPN yang berlangsung antara tahun 2022 hingga 2024.

Penjualan tersebut melibatkan perubahan status lahan dari hak guna usaha (HGU) menjadi hak guna bangunan (HGB), yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Para terdakwa dalam kasus ini terdiri dari empat orang, yaitu:

- Askani, mantan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara,
- Abdul Rahim Lubis, mantan Kepala Kantor BPN Kabupaten Deli Serdang,
- Iman Subakti, Direktur PT NDP,
- Irwan Perangin-angin, mantan Direktur PTPN II.

Mereka diduga memberikan persetujuan untuk penerbitan sertifikat HGB kepada PT NDP tanpa memenuhi kewajiban untuk menyerahkan paling sedikit 20 persen lahan yang diubah menjadi keperluan komersial.

Tindakan ini dianggap merugikan negara dengan nilai kerugian mencapai Rp 263.435.080.000.

Berdasarkan hasil penyelidikan, para tersangka diduga telah melakukan pelanggaran administratif dengan memberikan izin kepada PT NDP untuk mengubah status lahan tersebut, meskipun ketentuan mengenai kewajiban penyerahan lahan untuk keperluan komersial tidak dipenuhi.

Akibatnya, negara mengalami kerugian finansial yang cukup besar.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara juga telah menyita sejumlah uang negara yang berkaitan dengan perkara ini sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian negara.

Dalam kasus ini, para terdakwa dijerat dengan sangkaan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mereka juga dikenakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terkait dengan peran mereka dalam tindak pidana korupsi ini.

Sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan lebih lanjut terhadap saksi-saksi lainnya dan para terdakwa.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berharap proses hukum ini dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan.*

(tm/ad)

Dinas Kesehatan Sumut Temukan 162 Balita Stunting di Kota Medan, Ini Penyebabnya

Videografer Amsal Sitepu Korupsi Rp 202 Juta Lewat Proyek Video Profil Desa, Begini Modusnya

Sidang Dugaan Korupsi Chromebook: SPT Nadiem Tidak Catat Dana Rp 809 Miliar

Kasus Amsal Sitepu: Ngaku Diintimidasi Jaksa, Ditawari Brownies agar Diam

Komisi III DPR Desak Hakim Bebaskan Amsal Sitepu yang Didakwa Korupsi Rp 202 Juta

Program BPJS Ketenagakerjaan di Medan Dipertanyakan, Kepling Mengaku Terbebani