Di Tengah Kenaikan Pertamax, Pemerintah Pastikan Pertalite dan Solar Subsidi Tetap Stabil
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar subsidi ti
EKONOMI
JAKARTA — Kejaksaan Agung melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum Anang Supriatna menegaskan bahwa perkara korupsi pembuatan website desa di Kabupaten Karo yang menjerat Toni Aji Anggoro telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.
"Sudah inkracht itu (kasus Toni)," kata Anang kepada wartawan, Kamis, 23 April 2026.
Menurut Anang, perkara yang ditangani Kejaksaan Negeri Karo tersebut juga telah memasuki tahap eksekusi, menyusul putusan majelis hakim yang menyatakan Toni terbukti melakukan tindak pidana korupsi.Baca Juga:
Ia menegaskan bahwa perkara Toni berbeda dengan kasus videografer Amsal Sitepu yang sebelumnya sempat menyita perhatian publik.
Meski keduanya ditangani institusi yang sama, kata Anang, masing-masing perkara memiliki karakteristik berbeda.
"Kasus per kasus itu tidak sama. Ada karakteristik masing-masing. Mungkin jenisnya sama, tapi karakteristik berbeda pasti ada," ujarnya.
Pernyataan Kejagung tersebut muncul di tengah aksi unjuk rasa ratusan massa yang tergabung dalam Pujakesuma di depan Pengadilan Negeri Medan.
Massa menuntut pembebasan Toni Aji Anggoro yang dinilai bukan pelaku utama dalam perkara tersebut.
Perwakilan massa, Eko Sopianto, menyebut Toni hanya berperan sebagai pekerja kreatif dalam proyek pembuatan website desa dengan nilai pekerjaan sekitar Rp5,7 juta.
Ia menilai vonis terhadap Toni tidak adil dan membandingkannya dengan putusan bebas dalam perkara lain yang dinilai serupa.
"Kalau tidak dibebaskan, kami akan menginap di sini dan kembali menggelar aksi," kata Eko.
Massa juga menilai Toni tidak memiliki peran dalam pengelolaan anggaran desa, melainkan hanya menjalankan pekerjaan teknis atas permintaan pengguna anggaran.
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar subsidi ti
EKONOMI
JAKARTA Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai putusan Pengadilan Militer II08 Jakarta dalam kasus penyiraman air keras terhadap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kuasa hukum Presiden ke7 RI Joko Widodo menyatakan keyakinannya bahwa Roy Suryo dan sejumlah pihak yang terlibat dalam kasus du
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menanggapi peringatan Perserikatan BangsaBangsa (PBB) terkait potensi terjadinya krisis kelaparan bes
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan strategi khusus untuk memperkuat nilai tuk
EKONOMI
JAKARTA Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp 2,8 triliun untuk tahun anggaran 2027. Tambahan
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menahan dua tersangka hasil operasi tangkap tangan (OTT) lanjutan terkait kasus dugaa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa keberhasilan implementasi UndangUndang tentang Perubahan Ketiga atas UU Nom
POLITIK
MEDAN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menerima penghargaan dari Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas,
NASIONAL
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun memastikan rencana perbaikan dan peningkatan ruas jalan kabupaten di Nagori Bandar T
PEMERINTAHAN