Dipecat dan Dipenjara, Empat Prajurit TNI Penyiram Aktivis KontraS Ajukan Banding
JAKARTA Oditurat Militer II07 Jakarta memutuskan tidak mengajukan banding atas putusan majelis hakim terhadap empat anggota Badan Intel
HUKUM DAN KRIMINAL
Oleh:Rosita Miladmahesi.
SELAMA lebih dari dua dekade, RUU ini hadir sebagai agenda yang berulang, tetapi tanpa penyelesaian yang pasti.
Ia masuk dan keluar dari prioritas pembahasan, dibicarakan dalam berbagai forum, namun tidak kunjung mencapai tahap pengesahan.Baca Juga:
Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan sebuah RUU dalam Prolegnas tidak selalu berbanding lurus dengan kemajuan politik untuk menyelesaikannya.
Di tengah stagnasi tersebut, kebutuhan akan perlindungan pekerja rumah tangga sebenarnya tidak pernah hilang. Berbagai kajian, advokasi masyarakat sipil, dan tekanan publik terus menegaskan urgensi pengaturan sektor ini.
Namun, lambatnya proses legislasi membuat jutaan pekerja rumah tangga tetap berada dalam kondisi tanpa kepastian hukum yang memadai.
Mereka bekerja, tetapi tidak sepenuhnya diakui sebagai pekerja dalam kerangka hukum yang utuh.
Mengakhiri Ketidakpastian di Ruang Domestik
Pengesahan RUU PPRT dapat dibaca sebagai upaya negara untuk mengakhiri ketidakpastian tersebut. Pekerjaan rumah tangga mulai ditempatkan sebagai bagian dari kerja yang memiliki nilai ekonomi dan karenanya membutuhkan perlindungan hukum.
Namun, langkah ini juga menandai perubahan penting: bahwa ruang domestik tidak lagi sepenuhnya dipandang sebagai ruang privat yang bebas dari intervensi hukum.
Meski demikian, RUU ini masih memperlihatkan pendekatan yang berusaha menyeimbangkan antara relasi sosial dan relasi kerja.
Asas kekeluargaan tetap dipertahankan sebagai bagian dari dasar pengaturan. Pendekatan ini di satu sisi mencerminkan sensitivitas terhadap realitas sosial masyarakat.
JAKARTA Oditurat Militer II07 Jakarta memutuskan tidak mengajukan banding atas putusan majelis hakim terhadap empat anggota Badan Intel
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan pemerintah tidak akan melakukan impor beras konsumsi dalam waktu dekat
EKONOMI
JAKARTA Roy Suryo berencana mengajukan penangguhan penahanan setelah ditahan oleh Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penyebaran tudin
HUKUM DAN KRIMINAL
LHOKNGA Musyawarah Ke2 Persatuan Masyarakat Langsa (Permasa) yang digelar di kawasan Pantai Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Sabtu (20/6/
POLITIK
JAKARTA Partai Demokrat meminta PDI Perjuangan (PDIP) menunjukkan sikap politik yang lebih tegas terkait posisinya terhadap pemerintahan
POLITIK
JAKARTA Wortel selama ini dikenal sebagai salah satu makanan yang baik untuk kesehatan mata karena kaya akan vitamin A. Namun, anggapan
KESEHATAN
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menegaskan bantuan perumahan pemerintah harus tepat sasar
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Seorang anak lakilaki berusia 10 tahun bernama Azka Al Fatih dilaporkan hilang usai menunaikan salat Jumat di Kecamatan Pat
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, merespons video viral yang memperlihatkan sejumlah siswa di Kabupaten Samosir terlambat m
PEMERINTAHAN
JAKARTA Proses hukum kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dok
NASIONAL