MAGETAN – Ketua DPRD Kabupaten Magetan, Suratno (SN), tak kuasa menahan tangis saat digiring penyidik Kejaksaan Negeri Magetan menuju mobil tahanan, Kamis, 23 April 2026.
Dengan mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda, ia resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah pokok pikiran (pokir) DPRD.
Baca Juga:Suratno menjadi salah satu dari enam tersangka dalam perkara yang berkaitan dengan pengelolaan dana hibah APBD Kabupaten Magetan periode 2020–2024.
Ia diduga berperan sebagai pengendali utama alur distribusi dana, mulai dari perencanaan hingga pencairan.
Kepala Kejari Magetan, Sabrul Iman, mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi alat bukti yang dinilai cukup kuat.
"Penyidikan telah memeriksa 35 saksi, menyita 788 bundel dokumen, serta 12 barang bukti elektronik," ujarnya.
Selain Suratno, lima tersangka lain turut ditetapkan, yakni JML dan JMT yang juga merupakan anggota DPRD Magetan, serta AN, TH, dan ST yang berperan sebagai pendamping kegiatan dewan.
Menurut Sabrul, kasus ini berawal dari pengelolaan dana hibah pokir DPRD Magetan dengan total rekomendasi mencapai Rp335,8 miliar, dengan realisasi sekitar Rp242,9 miliar.
Dana tersebut disalurkan melalui 13 organisasi perangkat daerah (OPD) untuk 45 anggota DPRD.
Namun, dalam praktiknya penyidik menemukan dugaan penyimpangan sistematis.
Modus yang digunakan antara lain pengendalian seluruh tahapan hibah, manipulasi administrasi proposal dan laporan pertanggungjawaban, hingga penarikan kembali dana yang telah dicairkan.
"Uang yang sudah diterima kelompok masyarakat diduga ditarik kembali dan mengalir ke pihak tertentu," kata Sabrul.
Perkara ini menjadi sorotan karena dana aspirasi yang semestinya untuk kepentingan masyarakat diduga justru disalahgunakan oleh oknum legislatif.*
Baca Juga:
(tmbs/ad)
ASAHAN Suasana penuh semangat dan khidmat menyelimuti acara pelantikan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut Agama Islam Darul Ulum
PEMERINTAHAN
MEDAN Sidang perkara dugaan sengketa internal keluarga dalam pengelolaan PT Madina Gas Lestari berlangsung panas di Pengadilan Negeri Me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, kembali mengajukan surat kepada Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk meminta Rapat
HUKUM DAN KRIMINAL
MURATARA Operasi tangkap tangan (OTT) mengguncang lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan. Seorang
HUKUM DAN KRIMINAL
BANYUMAS Presiden Prabowo Subianto melakukan ziarah ke makam kakeknya, Margono Djojohadikusumo, di sela kunjungan kerja ke Kabupaten Ban
NASIONAL
BEKASI Polisi mengamankan sopir taksi listrik Green SM yang diduga terlibat dalam rangkaian kecelakaan antara KRL dan KA Argo Bromo Angg
PERISTIWA
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengusulkan perubahan tata letak gerbong khusus perempu
NASIONAL
DELI SERDANG Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, menyampaikan sejumlah persoalan krusial daerah dalam kegiatan reses anggota Komis
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menekankan pentingnya pola pikir kewirausahaan (entrepreneurial mindset) kepada generasi
PEMERINTAHAN
MEDAN Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis 4 bulan 19 hari penjara kepada Medy Mehamat Amosta Barus (31), terdakwa pe
HUKUM DAN KRIMINAL
