Kejahatan Digital Kian Canggih, Indonesia–China Dorong Kerja Sama Pertukaran Data

JAKARTA — Indonesia dan China didorong memperkuat kerja sama kepolisian dalam menghadapi meningkatnya kejahatan siber lintas negara.

Dorongan ini muncul seiring maraknya kasus penipuan daring yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu lokasi operasional sindikat.

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan kerja sama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kepolisian China menjadi krusial karena pola kejahatan digital kini tidak lagi terbatas pada satu yurisdiksi.

Baca Juga:

• Dorong Smart City, Medan Raih Penghargaan Nasional sebagai Kota Terbaik Transformasi Layanan Publik Digital 2026

"Pelaku bisa berada di satu negara, server di negara lain, dan korban tersebar di berbagai wilayah. Tanpa kolaborasi lintas yurisdiksi, penegakan hukum akan selalu tertinggal," kata Bamsoet saat menerima Atase Kepolisian Kedutaan Besar China untuk Indonesia, Police Commissioner Class II Yang Chunyan, di Jakarta, Jumat, 24 April 2026.

Ia mengutip data Kementerian Komunikasi dan Digital yang mencatat lebih dari 120 ribu laporan penipuan daring sepanjang 2024 hingga awal 2026, dengan total kerugian masyarakat diperkirakan mencapai Rp2,6 triliun.

Angka tersebut sejalan dengan berbagai laporan lembaga lain yang menunjukkan tingginya eskalasi kejahatan siber di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Bamsoet menilai Indonesia tidak hanya menjadi pasar korban, tetapi juga kerap dijadikan lokasi operasional sindikat kejahatan digital yang menargetkan korban di luar negeri.

Modus yang digunakan pun beragam, mulai dari investasi palsu, penipuan berkedok aparat, hingga rekayasa sosial di platform digital.

Menurut dia, sejumlah penggerebekan di Batam, Bali, dan Jakarta menunjukkan pola keterlibatan jaringan lintas negara dalam kejahatan siber.

Karena itu, kerja sama teknis dengan China dinilai perlu diperkuat, tidak hanya pada level diplomatik, tetapi juga operasional.

"Bentuknya bisa berupa pertukaran data intelijen, penguatan investigasi digital, hingga mekanisme hukum bersama," ujarnya.

Ia menambahkan, kejahatan siber saat ini sudah menggunakan teknologi canggih seperti digital forensics, kecerdasan buatan, hingga pelacakan transaksi lintas negara.

Tanpa pendekatan yang adaptif, aparat penegak hukum dinilai akan terus tertinggal dari para pelaku.*

(vo/ad)

Dorong Smart City, Medan Raih Penghargaan Nasional sebagai Kota Terbaik Transformasi Layanan Publik Digital 2026

Kopral Rico Pramudia Prajurit TNI Kontingen UNIFIL Gugur di Lebanon Usai Dirawat di RS Beirut

Rismon Sianipar Dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Pembeli Buku Gibran End Game atas Dugaan Penipuan Rp6 Juta

IHSG Melemah, Purbaya Tetap Pede Tembus 10.000 Tahun Ini

PWI Pusat Gelar Takziah 7 Hari Zulmansyah Sekedang di Dewan Pers, Sosok Sekjen Dikenang Total dan Berdedikasi

Inggris dan Indonesia Luncurkan Kemitraan Maritim Strategis, Perkuat Pertahanan dan Industri Kapal Nasional