Mahasiswa UI Siap Turun ke Jalan di HI, Bawa Gelombang Kritik Kebijakan dan Isu Ekonomi
JAKARTA Wacana gerakan Reformasi Jilid II kian ramai dibicarakan di ruang publik dan media sosial. Di tengah menguatnya isu tersebut,
NASIONAL
JAKARTA – Pemerintah Inggris dan Indonesia resmi meluncurkan Maritime Partnership Programme (MPP) sebagai langkah strategis memperkuat kerja sama di bidang maritim, pertahanan, industri, hingga pengembangan sumber daya manusia.
Peluncuran program tersebut digelar di Jakarta pada Kamis (23/4/2026) dan dihadiri sejumlah pejabat tinggi dari kedua negara, termasuk Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Inggris untuk Aviasi, Maritim, dan Dekarbonisasi Keir Mather, CEO Babcock David Lockwood, serta Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey.
Program kemitraan ini diinisiasi oleh Babcock International Group bersama Kedutaan Besar Inggris, Kamar Dagang Inggris (BritCham), serta mitra strategis di Indonesia. Dalam implementasinya, MPP menandatangani empat nota kesepahaman (MoU) yang mencakup sektor pendidikan, riset, industri pertahanan, dan pembuatan kapal.Baca Juga:
Salah satu poin kerja sama adalah pemberian 30 beasiswa Chevening bagi mahasiswa Indonesia selama tiga tahun ke depan untuk mencetak calon pemimpin di sektor maritim dan industri strategis.
Selain itu, kerja sama juga melibatkan konsorsium enam universitas dari Indonesia dan Inggris untuk penguatan riset, inovasi, dan pengembangan keterampilan, termasuk Universitas Indonesia, ITS, serta University of Edinburgh dan University of Glasgow.
Di sektor industri, Babcock menjalin kolaborasi dengan PT Len Industri untuk pengembangan teknologi maritim dan pertahanan, termasuk potensi optimalisasi fasilitas DEFEND ID. Sementara itu, kerja sama juga dijajaki dengan PT Citra Shipyard terkait pembuatan kapal, transfer teknologi, dan penguatan rantai pasok industri.
CEO Babcock David Lockwood menyebut Indonesia sebagai mitra strategis jangka panjang dalam pengembangan sektor maritim.
"Kami berkomitmen berinvestasi pada masyarakat Indonesia, industri Indonesia, dan masa depan Indonesia sebagai negara maritim yang terkemuka," ujarnya, Jumat (24/4/2026).
Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey menilai program ini sebagai bentuk nyata kemitraan strategis kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik, kebebasan navigasi, serta tatanan internasional berbasis aturan.
Sementara itu, Ketua BritCham Indonesia Ian Betts menegaskan bahwa kerja sama ini tidak hanya berfokus pada sektor pertahanan, tetapi juga mendorong penguatan industri lokal dan transfer keterampilan untuk ekosistem maritim Indonesia.
Program MPP ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan maritim senilai 4 miliar poundsterling yang telah disepakati pada November 2025, sekaligus tindak lanjut kemitraan strategis yang diluncurkan pada pertemuan tingkat tinggi Indonesia–Inggris sebelumnya.*
(mt/dh)
JAKARTA Wacana gerakan Reformasi Jilid II kian ramai dibicarakan di ruang publik dan media sosial. Di tengah menguatnya isu tersebut,
NASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap adanya pembengkakan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait operasi tangkap tang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,5 triliun untuk tahu
EKONOMI
JAKARTA Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp6,27 triliun untuk tahun anggaran 2027. Dana itu dir
PEMERINTAHAN
JAKARTA Konsep anggaran pertahanan di Indonesia dinilai perlu berubah dari sekadar biaya keamanan menjadi motor penggerak ekonomi nasion
EKONOMI
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengingatkan pemerintah dan masyarakat agar mewaspadai potensi krisis ekonomi yang bis
EKONOMI
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar subsidi ti
EKONOMI
JAKARTA Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai putusan Pengadilan Militer II08 Jakarta dalam kasus penyiraman air keras terhadap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kuasa hukum Presiden ke7 RI Joko Widodo menyatakan keyakinannya bahwa Roy Suryo dan sejumlah pihak yang terlibat dalam kasus du
POLITIK