Dua Advokat Dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas Dugaan Gunakan Data Pribadi Tanpa Hak
JAKARTA Dua advokat berinisial HS dan PN dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran UndangUndang Nomor 27 Tahun 2022 tentang
HUKUM DAN KRIMINAL
MANADO — Serdadu Anti Mafia Tanah (SAMT) Sulawesi Utara resmi mengajukan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Sulawesi Utara setelah permohonan data terkait pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tidak mendapat respons dari sejumlah kantor pertanahan di wilayah tersebut.
Permohonan informasi itu mencakup sejumlah dokumen penting, mulai dari data penetapan lokasi program, rincian anggaran, kegiatan penyuluhan beserta bukti pelaksanaannya, bukti penerimaan anggaran di kantor pertanahan, hingga realisasi program.
Menurut SAMT Sulut, informasi tersebut penting untuk memastikan transparansi penggunaan anggaran negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).Baca Juga:
Sekretaris Serdadu Anti Mafia Tanah Sulawesi Utara, Cliffort Ezra V. Ilat mengatakan langkah hukum tersebut dilakukan setelah permohonan informasi tidak ditanggapi sebagaimana mestinya oleh badan publik terkait.
"Tujuan kami jelas, yaitu keterbukaan informasi publik. Kami ingin memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dari badan publik yaitu BPN dalam melaksanakan program PTSL yang bersumber dari APBN," kata Cliffort dalam keterangannya di Manado, Senin, 4 Mei 2026.
Ia menjelaskan, dari total 15 kantor pertanahan kabupaten dan kota yang dimintai informasi, sebanyak tujuh kantor telah lebih dulu diajukan dalam tahap awal sengketa informasi ke Komisi Informasi Sulawesi Utara.
Sementara sisanya akan diajukan pada tahap berikutnya.
Menurut Cliffort, langkah tersebut merupakan bagian dari pengawasan publik terhadap pelaksanaan program strategis pemerintah di sektor pertanahan.
SAMT menilai keterbukaan informasi menjadi instrumen penting untuk mencegah potensi penyimpangan anggaran dalam program PTSL.
Mereka menyoroti pentingnya pengawasan agar program sertifikasi tanah tersebut berjalan sesuai aturan dan tidak membuka ruang dugaan korupsi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional.
Program PTSL sendiri merupakan program nasional pemerintah untuk mempercepat sertifikasi tanah masyarakat secara massal.
Namun dalam praktiknya, program ini kerap menjadi sorotan di sejumlah daerah terkait transparansi biaya dan pelaksanaan teknis di lapangan.
JAKARTA Dua advokat berinisial HS dan PN dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran UndangUndang Nomor 27 Tahun 2022 tentang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyoroti kondisi petani Indonesia yang dinilainya semakin terdesak aki
EKONOMI
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto melepas langsung kepulangan Presiden Belarus, Aleksandr Lukashenko, usai kunjungan kenegaraan di In
NASIONAL
JAKARTA Mantan Presiden Republik Indonesia ke7, Joko Widodo (Jokowi), dipastikan akan menghadiri sidang lanjutan perkara dugaan ijazah
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan kasus gratifikasi yang menjerat mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Maj
NASIONAL
JAKARTA Sebanyak 30.000 manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dijadwalkan mulai ditempatkan di berbagai daerah pada Agust
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan di RSU
PEMERINTAHAN
MEDAN Tim penasihat hukum (PH) tiga terdakwa kasus dugaan korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Fa
HUKUM DAN KRIMINAL
BENER MERIAH Sebanyak 135 Reje Kampung (Kepala Desa) terpilih periode 20262032 resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya dalam pro
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) resmi meluncurkan rangkaian Bulan Koperasi sebagai pe
NASIONAL