Dukung Ekonomi Daerah, MBG Diwajibkan Gunakan Telur Produksi Lokal
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur prog
EKONOMI
MANADO — Serdadu Anti Mafia Tanah (SAMT) Sulawesi Utara resmi mengajukan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Sulawesi Utara setelah permohonan data terkait pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tidak mendapat respons dari sejumlah kantor pertanahan di wilayah tersebut.
Permohonan informasi itu mencakup sejumlah dokumen penting, mulai dari data penetapan lokasi program, rincian anggaran, kegiatan penyuluhan beserta bukti pelaksanaannya, bukti penerimaan anggaran di kantor pertanahan, hingga realisasi program.
Menurut SAMT Sulut, informasi tersebut penting untuk memastikan transparansi penggunaan anggaran negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).Baca Juga:
Sekretaris Serdadu Anti Mafia Tanah Sulawesi Utara, Cliffort Ezra V. Ilat mengatakan langkah hukum tersebut dilakukan setelah permohonan informasi tidak ditanggapi sebagaimana mestinya oleh badan publik terkait.
"Tujuan kami jelas, yaitu keterbukaan informasi publik. Kami ingin memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dari badan publik yaitu BPN dalam melaksanakan program PTSL yang bersumber dari APBN," kata Cliffort dalam keterangannya di Manado, Senin, 4 Mei 2026.
Ia menjelaskan, dari total 15 kantor pertanahan kabupaten dan kota yang dimintai informasi, sebanyak tujuh kantor telah lebih dulu diajukan dalam tahap awal sengketa informasi ke Komisi Informasi Sulawesi Utara.
Sementara sisanya akan diajukan pada tahap berikutnya.
Menurut Cliffort, langkah tersebut merupakan bagian dari pengawasan publik terhadap pelaksanaan program strategis pemerintah di sektor pertanahan.
SAMT menilai keterbukaan informasi menjadi instrumen penting untuk mencegah potensi penyimpangan anggaran dalam program PTSL.
Mereka menyoroti pentingnya pengawasan agar program sertifikasi tanah tersebut berjalan sesuai aturan dan tidak membuka ruang dugaan korupsi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional.
Program PTSL sendiri merupakan program nasional pemerintah untuk mempercepat sertifikasi tanah masyarakat secara massal.
Namun dalam praktiknya, program ini kerap menjadi sorotan di sejumlah daerah terkait transparansi biaya dan pelaksanaan teknis di lapangan.
SAMT berharap langkah sengketa informasi ini dapat mendorong tata kelola pertanahan yang lebih transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik mafia tanah.*
(ad)
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur prog
EKONOMI
BULELENG Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut kondisi geopolitik global saat ini semakin menekan kehidupan masyarakat dunia, termasuk Indo
EKONOMI
JAKARTA Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto merespons pemutaran film dokumenter Pesta Babi K
NASIONAL
JAKARTA Narapidana tetap memiliki hak untuk menempuh pendidikan tinggi, termasuk program magister (S2), selama menjalani masa pidana di
NASIONAL
JAKARTA Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai rencana Presiden ke7 RI Joko Widodo melakukan kunjungan keliling ke berba
POLITIK
KUPANG Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya penguatan ekonomi berbasis rakyat dalam pembangunan nasion
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 20
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui
PEMERINTAHAN
LAMPUNG Kasus kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, yang menewaska
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pengamat politik menilai sanksi teguran keras dari Partai Gerindra terhadap Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi be
POLITIK