KPK Usut Dugaan Korupsi Sertifikasi Halal Program MBG, Potensi Kerugian Negara Rp49,5 Miliar

Tak hanya dugaan mark-up, ICW juga menyoroti sejumlah persoalan lain.

Mulai dari dugaan pemecahan paket proyek untuk menghindari mekanisme tender terbuka hingga indikasi praktik pinjam nama perusahaan.

ICW menyebut PT BKI yang memenangkan proyek tersebut tidak tercatat sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dalam sistem BPJPH.

Menanggapi hal itu, Budi mengatakan KPK sebelumnya telah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program MBG secara menyeluruh, termasuk proses pengadaan barang dan jasa.

"Kami melihat dari tahap perencanaan, regulasi, pelaksanaan pengadaan, distribusi hingga implementasi di lapangan. Semua menjadi bagian dari kajian KPK," ujarnya.

KPK juga telah memberikan sejumlah rekomendasi kepada BGN dan Kantor Staf Presiden (KSP) melalui skema Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Saat ini, KPK masih menunggu langkah perbaikan dari BGN guna memastikan program prioritas nasional tersebut berjalan transparan dan bebas dari praktik korupsi.

Kasus ini menambah daftar sorotan terhadap program MBG yang sebelumnya disebut pemerintah sebagai salah satu agenda prioritas nasional di sektor pemenuhan gizi masyarakat.*

(tm/ad)

Keponakan Wali Kota Binjai Resmi Jadi DPO dalam Kasus Korupsi Kontrak Fiktif

Kejati Sumut Periksa 17 Saksi Dugaan Korupsi Lahan Tol Medan-Binjai Rp1,1 Triliun, Ada Tersangka?

Tak Mau Ada Kelalaian, Pemko Tanjungbalai Perketat Pengawasan Dapur MBG

KPK Dorong Keluarga Aparatur di Asahan Jadi Benteng Integritas Antikorupsi

Kominfo Medan Dorong Penguatan Regulasi PWPM, Edison Ginting Terpilih Aklamasi sebagai Ketua Koordinator Periode 2026–2029

GERBRAK Geruduk DPRD Sumut! Angkat Isu Dugaan Korupsi hingga Keabsahan Ijazah Kepala Daerah