Sidang MK soal Gibran, Zainal Arifin Mochtar: Ada “Utang” yang Harus Dibayar dari Putusan 90
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Mantan konsultan eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim, Ibrahim Arief alias Ibam, menghadapi sidang vonis kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2026).
Menjelang putusan, Ibam menyatakan harapannya untuk dapat dibebaskan dari seluruh dakwaan yang menjeratnya.
"Bismillah saja, InsyaAllah apapun yang terbaik. Tentu harapannya bebas karena saya merasa tidak melakukan apa-apa di sini," kata Ibam di pengadilan.Baca Juga:
Ia menegaskan selama menjadi konsultan di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dirinya tidak pernah memperoleh keuntungan pribadi dari proyek pengadaan tersebut.
Menurutnya, seluruh masukan yang diberikan semata-mata untuk kepentingan pendidikan di Indonesia.
"Tidak ada keuntungan apa-apa di sini, semua masukan saya untuk Indonesia juga," ujarnya.
Ibam juga mengaku siap menghadapi apapun keputusan majelis hakim, meski tetap berharap dapat dibebaskan.
"Saya hadir sebagai warga negara yang baik. Saya tidak kabur ke mana-mana dan siap menerima putusan," tambahnya.
Sebelumnya, dalam tuntutan jaksa, Ibam dituntut 15 tahun penjara serta denda dan uang pengganti miliaran rupiah dalam kasus pengadaan perangkat Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek tahun anggaran 2019–2022.
Ia juga diketahui berstatus tahanan kota dengan pengawasan alat elektronik karena memiliki riwayat sakit jantung kronis.*
(d/dh)
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah akan kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja pada kuartal IV 2026. Bantuan tersebut diberikan u
EKONOMI
JAKARTA Saksi yang diajukan pemohon dalam perkara syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024, I Gusti Putu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 20072012, I Gusti Putu Artha, mengatakan KPU tidak dapat menolak dokumen
NASIONAL
PARLILITAN Dugaan penculikan anak di Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, memicu kepanikan hingga amuk ma
PERISTIWA
MEDAN Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S tidak hanya berlangsung di Jakarta dan sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Berbagai sumb
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Ahli hukum tata negara dan hukum adat Yance Arizona mengungkapkan contoh diskualifikasi elektoral yang dilakukan setelah proses
NASIONAL
JAKARTA Ahli kepemiluan dan hukum pemilu Titi Anggraini menegaskan bahwa tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah, tidak lulus se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolair Korpolairud) Baharkam Polri menetapkan nakhoda KM Virg
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Persadaan Marga Silima (PMS) Kabupaten Langkat menggelar pelantikan pengurus kabupaten sekaligus pengukuhan pengurus kecamatan s
NASIONAL