Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
BIMA — Seorang anggota Polri berinisial HF ditangkap Polres Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), karena diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu.
Penangkapan dilakukan di rumah HF di Kecamatan Woha, Kabupaten Bima.
Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Bima AKP Dediansyah mengatakan penangkapan tersebut merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya yang melibatkan seorang pria berinisial RW yang lebih dulu diamankan oleh Polsek Woha.Baca Juga:
"Jadi, dari tindak lanjut penanganan Polsek Woha ini kami menangkap HF," kata Dediansyah, Jumat, 12 Juni 2026.
Menurut polisi, pengungkapan kasus bermula dari keterangan RW yang mengaku mendapatkan sisa sabu seberat 1,5 gram dari HF.
Informasi itu kemudian ditindaklanjuti hingga akhirnya HF ditangkap.
Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, di antaranya alat isap sabu, plastik klip kosong, serta sabu dalam jumlah kecil.
"Poket sabu ditemukan diselipkan di pelapis handphone milik HF," ujar Dediansyah.
Selain itu, hasil tes urine terhadap HF juga menunjukkan hasil positif mengandung narkotika.
Dari hasil pemeriksaan awal, polisi menduga HF memiliki keterlibatan dalam jaringan peredaran sabu yang melibatkan tersangka RW.
Namun, penyidik masih melakukan pendalaman lebih lanjut untuk mengungkap peran lengkap yang bersangkutan.
"Kami masih terus melakukan pemeriksaan dan pengembangan," kata Dediansyah.
Selain proses hukum pidana, HF juga kini menjalani pemeriksaan internal oleh Propam Polres Bima.
Ia ditempatkan di ruang khusus (patsus) untuk kepentingan pemeriksaan disiplin dan kode etik.
Penyidik juga berkoordinasi dengan Propam Polda NTB untuk pemeriksaan lanjutan terhadap oknum anggota tersebut.
HF dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait dugaan peredaran narkotika.*
(km/ad)
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL