Dua Terdakwa Suap Proyek Kereta Api DJKA Medan Divonis Berbeda, Eks PPK 5 Tahun dan Broker Proyek 4 Tahun Penjara

MEDAN – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis berbeda terhadap dua terdakwa kasus suap proyek pembangunan Jalur Kereta Api Medan-Binjai Paket 1 hingga 6 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Medan periode 2021-2024.

Kedua terdakwa yang menjalani persidangan adalah mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) II Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Medan, Muhlis Hanggani Capah, serta Komisaris PT Tri Tirta Permata, Eddy Kurniawan Winarto, yang disebut berperan sebagai broker proyek.

Putusan dibacakan dalam sidang yang digelar di Ruang Cakra 9 Pengadilan Tipikor PN Medan, Kamis, 25 Juni 2026, dengan majelis hakim yang dipimpin Khamozaro Waruwu.

Baca Juga:

• Digitalisasi Pasar Dimulai, Rico Waas Luncurkan Sistem Pembayaran Nontunai di Pasar Petisah

"Mengadili, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Muhlis Hanggani Capah dengan pidana penjara selama lima tahun dan terdakwa II Eddy Kurniawan Winarto selama empat tahun penjara," ujar Khamozaro.

Selain pidana penjara, kedua terdakwa juga dijatuhi hukuman denda masing-masing sebesar Rp250 juta.

Majelis hakim menyatakan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta kekayaan para terdakwa akan disita dan dilelang untuk menutupi kewajiban pembayaran.

"Jika hasil penyitaan dan pelelangan tidak mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama 70 hari," lanjutnya.

Dalam putusan tersebut, hakim juga membebankan kewajiban pembayaran uang pengganti kepada para terdakwa.

Muhlis diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp4,4 miliar. Dari jumlah tersebut, baru Rp200 juta yang telah disetorkan.

Sementara itu, Eddy dibebankan uang pengganti sebesar Rp10,9 miliar dan seluruh kewajiban tersebut telah dibayarkan.

"Apabila paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah, Muhlis tidak membayar sisa uang pengganti, maka harta bendanya akan disita dan dilelang. Jika tidak memiliki harta yang cukup, maka diganti dengan pidana penjara selama dua tahun," kata Khamozaro.

Majelis hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan alternatif pertama yang diajukan jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam pertimbangannya, hakim menilai tindakan para terdakwa bertentangan dengan upaya pemberantasan korupsi yang selama ini menjadi harapan masyarakat.

Selain itu, perbuatan tersebut dinilai menghambat percepatan pembangunan yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya di Sumatera Utara.

"Terlebih Muhlis telah menikmati sebagian besar hasil kejahatan yang dilakukannya dan memberikan citra buruk bagi institusi DJKA," ujar Khamozaro.

Meski demikian, majelis hakim juga mempertimbangkan sejumlah hal yang meringankan.

Kedua terdakwa dinilai bersikap sopan selama persidangan, belum pernah dihukum, serta memiliki tanggungan keluarga.

Khusus untuk Eddy, hakim menilai pengembalian kerugian keuangan negara menjadi salah satu faktor yang meringankan hukuman.

Usai putusan dibacakan, baik jaksa penuntut umum maupun para terdakwa menyatakan masih pikir-pikir selama tujuh hari untuk menentukan sikap menerima putusan atau mengajukan upaya hukum banding.

Sebelumnya, jaksa KPK menuntut Muhlis dan Eddy masing-masing dengan pidana enam tahun penjara.

Muhlis juga dituntut membayar denda Rp300 juta subsider 100 hari kurungan serta uang pengganti Rp4,4 miliar subsider dua tahun penjara.

Dari jumlah tersebut, Muhlis baru membayar Rp200 juta.

Sementara itu, Eddy dituntut membayar denda Rp500 juta subsider 140 hari kurungan serta uang pengganti Rp14,7 miliar subsider dua tahun penjara.

Hingga persidangan, Eddy telah menyetor uang pengganti sebesar Rp10,9 miliar.

Kasus ini merupakan bagian dari perkara dugaan suap proyek pembangunan jalur kereta api di wilayah Sumatera Utara yang sebelumnya diungkap KPK dan menyeret sejumlah pihak di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.* (mi/ad)

Digitalisasi Pasar Dimulai, Rico Waas Luncurkan Sistem Pembayaran Nontunai di Pasar Petisah

LKBH Binjai Desak Pemko Terbitkan Perda Earmarking Parkir Lapangan Merdeka, Dana Diminta Kembali untuk Fasilitas Publik

KPK Periksa Eks Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono sebagai Tersangka Kasus Gratifikasi Pengadaan

Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Didakwa Terima Suap Uang dan Rumah Senilai Rp4,8 Miliar

KPK Bantarkan Gus Yaqut ke RS Polri, Istri Apresiasi Langkah Cepat Tim Medis

PLN Padamkan Listrik 7 Wilayah di Medan Hari Ini, Berikut Daftar Lokasinya