Kapolri: Perpanjangan Masa Pensiun hingga 60 Tahun Jadi Hak Prerogatif Presiden
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memburu Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing Zulkarnaen yang belum ditemukan usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Kuansing, Riau. KPK juga tengah menelusuri dugaan kebocoran informasi terkait operasi senyap tersebut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya masih fokus melakukan pencarian terhadap kedua pejabat tersebut dengan berkoordinasi bersama Polda Riau.
"Kami akan terus menelusuri informasi tersebut. Yang pasti tim masih melakukan pencarian kepada pihak terkait, di antaranya Bupati dan Sekda yang sampai saat ini belum ditemukan posisinya," ujar Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/6/2026).Baca Juga:
KPK mengimbau Bupati Suhardiman Amby dan Sekda Zulkarnaen bersikap kooperatif dengan menyerahkan diri agar proses hukum dapat berjalan secara transparan.
"Kami mengimbau agar yang bersangkutan dapat kooperatif dan segera menyerahkan diri," katanya.
Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK menduga telah terjadi praktik suap terkait pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuantan Singingi.
Selain mengamankan 10 orang dalam OTT, penyidik juga menyita sejumlah barang bukti berupa barang bukti elektronik (BBE) serta satu unit mobil yang diduga berkaitan dengan tindak pidana suap.
Dari 10 orang yang diamankan, lima orang telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif. Mereka terdiri atas tiga orang dari pihak swasta, satu aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Kuantan Singingi, serta satu anggota keluarga penyelenggara negara.
Sementara lima orang lainnya masih menjalani proses pemeriksaan sesuai kebutuhan penyidikan.
Budi mengungkapkan, KPK telah menggelar ekspose perkara dan memutuskan menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan.
"Dalam tahap penyidikan ini, KPK akan segera menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka," ujarnya.
OTT di Kuantan Singingi merupakan operasi tangkap tangan ke-14 yang dilakukan KPK sepanjang 2026. Operasi tersebut digelar pada Senin (29/6/2026) sebagai bagian dari penyelidikan tertutup atas dugaan praktik suap dalam proses pengisian jabatan Sekda Kabupaten Kuantan Singingi.
Penyidik masih terus mendalami aliran dana, pihak-pihak yang terlibat, serta kemungkinan adanya pelanggaran lain yang berkaitan dengan perkara tersebut. * (k/dh)
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
MEDAN Transformasi digital menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan res
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak seluruh pemerintah kota di Indonesia memperkuat kolaborasi untuk mendorong inves
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya dalam memperkuat transformasi digital pemerintahan melalui sinergi denga
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax berpotensi mengalami penurunan
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur mengizinkan media melakukan siaran langsung (live) pada sidang perdana Tifauzia Tyassuma al
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyiapkan santunan bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pe
NASIONAL
JAKARTA Komisi I DPR RI menyetujui dua Rancangan UndangUndang (RUU) tentang pengesahan kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Tu
POLITIK