Herry Dahana: Indonesia Emas 2045 Tidak Cukup dengan Slogan, Butuh Kerja Nyata dan Pemerintahan Bersih
JAKARTA Target Indonesia menjadi negara maju pada 2045 tidak bisa hanya diwujudkan melalui optimisme atau sekadar slogan pembangunan. Di
NASIONAL
MEDAN - Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara membantah informasi yang beredar mengenai dugaan ketidaksesuaian barang bukti narkotika seberat 1,5 kilogram dalam salah satu penanganan perkara.
BNNP Sumut menegaskan informasi tersebut tidak benar dan menyebutnya sebagai hoaks.
Kepala BNNP Sumut, Brigjen Pol. Tatar Nugroho, mengatakan seluruh proses penanganan perkara narkotika dilakukan sesuai standar operasional prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.Baca Juga:
Mulai dari penyidikan, pemeriksaan saksi, hingga penetapan tersangka dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah.
"Maka dari itu, BNNP Sumut tegas menyatakan bahwa informasi dugaan ketidaksesuaian barang bukti Narkotika seberat 1,5 Kilogram adalah Hoax atau bohong," tegas Brigjen Pol. Tatar Nugroho kepada wartawan di Medan, Senin (6/7/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas informasi yang viral di media sosial dan sejumlah platform digital mengenai dugaan adanya selisih barang bukti dalam salah satu perkara yang ditangani BNNP Sumut.
Menurut Tatar, setiap informasi yang berkembang di tengah masyarakat seharusnya mengacu pada fakta hukum, bukan berdasarkan asumsi atau opini yang belum dapat dipertanggungjawabkan.
"Informasi yang beredar itu adalah Hoax dan tegas kita nyatakan tidak sesuai dengan hasil penyelidikan yang dilakukan BNNP Sumut," tandasnya.
Ia menjelaskan, BNNP Sumut sebelumnya telah memberikan penjelasan kepada publik melalui konferensi pers dan merilis hasil penanganan perkara secara terbuka.
Namun demikian, masih ada pihak yang tetap menyebarkan informasi mengenai dugaan barang bukti 1,5 kilogram tersebut.
"Itu hoaks. Kami sudah melakukan klarifikasi dan seluruh hasil penangkapan juga sudah kami rilis secara terbuka. Namun masih ada pihak yang memaksakan kehendak dengan menyebut barang buktinya 1,5 kilogram," terang Brigjen Pol. Tatar.
BNNP Sumut, kata Tatar, juga membuka ruang bagi masyarakat yang memiliki informasi atau bukti baru terkait dugaan tersebut untuk menempuh jalur hukum secara resmi.
"Kalau memang ada saksi yang mengetahui atau memiliki bukti bahwa barang buktinya 1,5 Kilogram, silakan dibuat laporan resmi. Kami akan periksa dan telusuri secara profesional. Jangan sampai hanya membangun opini di ruang publik tanpa dasar yang jelas," tegasnya.
Menurut dia, penyebaran informasi tanpa didukung bukti hanya akan menyesatkan masyarakat dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.
BNNP Sumut memastikan seluruh tahapan penanganan perkara, mulai dari penangkapan, penyitaan barang bukti, penyidikan hingga pelimpahan perkara, dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Lembaga tersebut juga menegaskan komitmennya untuk menjalankan penegakan hukum secara transparan, profesional, dan akuntabel.
Masyarakat diimbau agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi serta menggunakan mekanisme hukum apabila menemukan dugaan pelanggaran dalam proses penanganan perkara.
"Kami tidak anti kritik. Namun kritik harus disertai data dan bukti. Jika memang ada fakta baru, kami siap menindaklanjutinya sesuai prosedur hukum yang berlaku," pungkasnya.* (sp/ad)
JAKARTA Target Indonesia menjadi negara maju pada 2045 tidak bisa hanya diwujudkan melalui optimisme atau sekadar slogan pembangunan. Di
NASIONAL
JAKARTA Pengamat politik Samuel F. Silaen menilai pembenahan tata kelola pemerintahan menjadi salah satu hal penting yang harus dilakuka
POLITIK
JAKARTA Kejaksaan Republik Indonesia mulai memperkuat peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) sebagai garda depan dalam penyelesaian berbagai
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Industri batu bara Indonesia mulai menghadapi tantangan baru di tengah perubahan peta energi global. Penurunan permintaan dari I
EKONOMI
BANDA ACEH Pengamat ekonomi dan politik Aceh, Dr. Taufiq A. Rahim, menilai pengelolaan proyek gas raksasa Blok South Andaman harus tetap
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) kembali membuka kesempatan bagi masyarakat yang sedang mencari peke
NASIONAL
OlehEphraim NainggolanPEMERINTAH tengah menjalankan salah satu langkah perampingan terbesar dalam sejarah pengelolaan Badan Usaha Milik Neg
OPINI
LANGKAT Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara kembali menyalurkan bantuan sosial kepada anakanak panti asuhan. Kali ini
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo menyambut kedatangan Menteri Dalam Negeri (Mend
NASIONAL
JAKARTA Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengumumkan rencana pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) unggulan be
PENDIDIKAN