Kejaksaan Perkuat Peran Jaksa Pengacara Negara, Dorong Penyelesaian Sengketa Tanpa Pengadilan

Menurut Narendra, Adhyaksa Chambers diharapkan dapat menjadi wadah penyelesaian sengketa yang memiliki standar jelas, aman, dan mampu memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Selain membangun sistem penyelesaian sengketa alternatif, Kejaksaan juga menggandeng akademisi melalui berbagai forum diskusi di perguruan tinggi.

Langkah tersebut dilakukan untuk mendapatkan masukan dari berbagai sudut pandang, mulai dari aspek filosofis, sosial, hingga hukum dalam penyusunan kebijakan.

Di sisi lain, Kejaksaan juga tengah menyiapkan penguatan struktur organisasi pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) agar fungsi penyelesaian sengketa alternatif memiliki dukungan kelembagaan yang lebih kuat.

Dalam kebijakan Corporate Strategy Kejaksaan yang tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor 646 Tahun 2026, transformasi kelembagaan dilakukan melalui tiga pilar utama, yaitu man, money, dan material.

Namun Narendra menegaskan, faktor manusia tetap menjadi kunci utama keberhasilan perubahan tersebut.

"Sebaik apa pun sebuah lembaga dirancang, ia tidak akan berjalan tanpa manusia yang cakap, profesional, dan berintegritas," tegasnya.

Ia mengatakan, sertifikasi mediator yang diperoleh para peserta bukan hanya sebagai bukti kemampuan profesional, tetapi juga menjadi tanggung jawab untuk menjaga aset negara, melindungi keuangan negara, serta memastikan pelayanan publik tidak terganggu akibat persoalan hukum.

Pelatihan tersebut diikuti oleh berbagai unsur di lingkungan Kejaksaan, mulai dari jajaran Bidang DATUN pusat dan daerah, Jaksa Agung Muda Pembinaan, Biro Perencanaan, Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, Biro Kepegawaian, Badan Pemulihan Aset, hingga Tim Pengendalian Pembentukan Adhyaksa Chambers.

Keterlibatan berbagai unit tersebut menunjukkan bahwa Kejaksaan ingin memperluas fungsi Jaksa Pengacara Negara sebagai problem solver atau pemecah masalah hukum.

Dengan kemampuan mediasi dan konsiliasi yang semakin kuat, Jaksa Pengacara Negara diharapkan dapat hadir lebih awal sebelum konflik berkembang menjadi perkara besar.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Kejaksaan membangun institusi hukum yang lebih modern, tidak hanya bertindak setelah terjadi sengketa, tetapi juga mampu mencegah persoalan hukum demi melindungi kepentingan negara dan masyarakat.* (ad)

Pengamat: Batalkan Eksplorasi Blok Andaman Jika Pemerintah Pusat Terus Abaikan Hak Aceh

Disnaker Medan Gelar Walk-In Interview 8 Juli 2026, Ini Syarat dan Daftar Lowongannya

Prabowo Tutup 750 BUMN Merugi, Langkah Berani demi Efisiensi Anggaran Negara

Wakapolda Aceh Sambut Kedatangan Mendagri Tito Karnavian, Tinjau Infrastruktur Bencana di Aceh

Bobby Nasution Bangun SMK Pariwisata Berasrama di Samosir, Seluruh Biaya Ditanggung Pemprov Sumut

RSUD Pirngadi Jadi Sorotan DPRD Medan, Mulai dari Pendapatan BLUD hingga Kekurangan Dokter Spesialis