Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung
Perubahan data tersebut diduga membuat aliran dana yang keluar dari bank tidak sesuai dengan dokumen yang sebelumnya telah diverifikasi.
Sebagai tindak lanjut, BPK merekomendasikan Pemkab Kukar memperkuat sistem pengawasan pembayaran dengan menerapkan sistem SP2D Online agar proses pencairan dana dapat dipantau secara langsung dan lebih transparan.
Kejati Kaltim memastikan penyidikan masih terus berjalan untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat serta memastikan penggunaan anggaran negara sesuai aturan.* (km/ad)
Tags
beritaTerkait
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.