Bobby Nasution Soroti Kesiapan Porprovsu 2026, Pastikan Atlet Bertanding Tanpa Keluhan
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (Porprovsu) XI
PEMERINTAHAN
JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan proses hukum terhadap mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya tetap berjalan meski permohonan status justice collaborator (JC) yang diajukannya ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Kejagung menghormati keputusan LPSK yang tidak mengabulkan permohonan JC tersebut. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan penolakan tersebut merupakan kewenangan penuh LPSK.
"Adanya penolakan JC dari LPSK, itu sepenuhnya menghormati kewenangan lembaga LPSK," ujar Anang kepada wartawan, Selasa (14/7/2026).Baca Juga:
Anang menegaskan, tim penyidik Kejagung tetap melanjutkan pendalaman perkara yang menyeret Sony Sonjaya terkait dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Kami tetap melanjutkan penyidikan terhadap yang bersangkutan sesuai dengan mekanisme dan hukum acara yang berlaku," katanya.
Ia memastikan penyidik akan menjalankan proses hukum secara profesional dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta asas praduga tak bersalah.
"Penyidik dalam pelaksanaan tugas tetap hati-hati dan menghormati asas praduga tak bersalah," ujar Anang.
Sebelumnya, LPSK menyatakan menolak permohonan justice collaborator yang diajukan Sony Sonjaya karena dinilai tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam aturan perlindungan saksi dan korban.
Wakil Ketua LPSK Susilaningtias mengatakan Sony tidak memenuhi sejumlah ketentuan sebagai JC, termasuk persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta aturan turunannya.
"Pak Sony itu tidak memenuhi persyaratan sebagai JC, karena tidak memenuhi persyaratan di UU Perlindungan Saksi dan Korban," ujar Susilaningtias.
Justice collaborator merupakan status yang diberikan kepada pelaku tindak pidana tertentu yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membantu mengungkap suatu perkara, terutama kejahatan yang terorganisasi.
Dengan ditolaknya permohonan tersebut, Kejagung memastikan penanganan perkara dugaan korupsi program MBG terhadap Sony Sonjaya akan tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku.* (in/dh)
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (Porprovsu) XI
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat sektor pendidikan sebagai langkah menc
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan mengikuti rapat koordinasi monitoring dan asistensi penggunaan Dana Transfer ke Daerah (TKD) tambahan bersama
PEMERINTAHAN
JAKARTA Polemik pengalihan penanganan sejumlah perkara yang menyeret nama eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adr
POLITIK
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memastikan gangguan antrean bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisia
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengakui pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menghadapi sejumlah k
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan proses hukum terhadap mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya tetap berja
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap telah melakukan pemblokiran terhadap lebih dari 3 juta situs dan konten ya
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Kantor Staf Presiden (KSP) memastikan akan mendorong pemangkasan birokrasi yang dinilai menghambat percepatan program prioritas Pr
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bobby Adhityo Rizaldi
HUKUM DAN KRIMINAL