Sidang Korupsi Smartboard Langkat Memanas, Auditor Ungkap Pihak yang Disebut Terkait hingga Peran Saiful Abdi dan PPK

MEDAN – Sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan smartboard pada Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024 kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (27/7/2026).

Dalam persidangan tersebut, dua auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Ribka Aretha dan Rekan memaparkan hasil pemeriksaan mereka sebagai saksi ahli.

Kedua auditor, Mangasa Marbun dan Binsar Sirait, memberikan keterangan saat menjawab pertanyaan tim penasihat hukum terdakwa Saiful Abdi mengenai pihak-pihak yang dinilai terkait dalam pelaksanaan proyek pengadaan smartboard sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Baca Juga:

• Wakil Bupati Batu Bara Sampaikan Komitmen Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah dan Transformasi BUMD di Rapat Paripurna DPRD

Dalam persidangan, auditor menyebut sejumlah nama yang dinilai memiliki keterkaitan dengan proyek tersebut.

Mereka antara lain mantan Penjabat Bupati Langkat Faisal Hasrimy, Tim APBD/PAPBD Kabupaten Langkat, Saiful Abdi selaku pengguna anggaran dan penandatangan kontrak, Supriadi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Direktur Utama PT Global Harapan Nawasena Jan Sen Tjokro, Direktur Utama PT Gunung Emas Ekaputra Bambang Ghiri Arianto, serta Bahrun Walidin alias Baron yang disebut sebagai penghubung antara pengguna barang dan penyedia.

Saat auditor menyampaikan jawaban tersebut, Ketua Majelis Hakim Yusafrihardi Girsang mengingatkan agar ahli menjawab sesuai dengan pertanyaan yang diajukan penasihat hukum.

"Iya, tapi kami menjawabnya pihak yang terkait, Yang Mulia," kata Binsar Sirait.

Dalam keterangannya, auditor juga menyatakan bahwa kerugian keuangan negara menurut hasil perhitungan mereka terjadi ketika pembayaran dilakukan terhadap barang yang dinilai tidak sesuai spesifikasi maupun harga yang seharusnya.

Penasihat hukum Saiful Abdi, Jonson David Sibarani, kemudian mempertanyakan dasar auditor menyebut kliennya sebagai pihak yang bertanggung jawab.

Menurutnya, terdapat dokumen yang menunjukkan Supriadi bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Menanggapi pertanyaan tersebut, Mangasa Marbun menjelaskan bahwa berdasarkan dokumen yang diterima dari penyidik, Saiful Abdi berstatus sebagai pengguna anggaran, sedangkan Supriadi merupakan PPK.

"Supriadi. Jadi, kita pun heran pada waktu itu. Hanya kenapa pada pengadaan ini dia tidak disebut di dokumen," ujar Mangasa di persidangan.

Dalam kesempatan yang sama, terdakwa Budi Pranoto, Direktur PT Bismacindo Perkasa, mempertanyakan dasar auditor menggunakan nilai Rp165 juta per unit smartboard, sementara perusahaannya menerima pembayaran sebesar Rp158 juta per unit.

Mangasa menjelaskan bahwa angka tersebut diperoleh setelah tim auditor melakukan analisis terhadap berbagai dokumen transaksi, termasuk biaya distribusi dan dugaan aliran dana yang menjadi objek pemeriksaan dalam perkara tersebut.

Menjelang akhir sidang, majelis hakim memberikan kesempatan kepada para terdakwa untuk menghadirkan auditor lain apabila dianggap diperlukan guna memberikan pembanding atas hasil audit yang telah disampaikan.

Sementara itu, penasihat hukum Saiful Abdi juga meminta majelis hakim memerintahkan jaksa penuntut umum menghadirkan kembali mantan Penjabat Bupati Langkat Faisal Hasrimy bersama sejumlah saksi lainnya untuk dilakukan konfrontasi terhadap keterangan yang telah disampaikan di persidangan.

Namun, permohonan tersebut tidak dikabulkan oleh majelis hakim.

Hingga kini, perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat masih terus bergulir dan memasuki tahap pemeriksaan saksi serta ahli di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan.* (at/ad)

Wakil Bupati Batu Bara Sampaikan Komitmen Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah dan Transformasi BUMD di Rapat Paripurna DPRD

Kasus Korupsi Pengadaan Kapal Tunda, Eks Direktur Teknik PT Pelindo Divonis 5 Tahun Penjara

Terjerat Kasus Dugaan Korupsi, Bupati Sudewo: Doakan Saya Bebas, Saya Akan Kembali Pimpin Pati

Pansus DPRD Batu Bara Soroti Kewajiban Kebun Plasma 20 Persen, HGU PT Socfindo Tanah Gambus Jadi Perhatian

Viral Soal 7 Siswa Diminta Ganti Buku Hilang, Bupati Labusel Datangi SMPN 1 Kotapinang

Kuasa Hukum: Febrie Adriansyah Belum Bahas Praperadilan, Fokus Hadapi Kasus TPPU