Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
"Kami dari LSM yang mewakili korban dalam tanda petik, korban itu kan rakyat, jika itu benar menggunakan APBD maka akan menggunakan uang rakyat maka kita ingin tahu kepastiannya seperti apa," terangnya.
Arif mengatakan gugatan praperadilan tersebut juga dimaksudkan untuk memastikan tindak lanjut laporan yang telah disampaikan kepada Kejari Solo.
"Ini tujuannya untuk, satu, memastikan atas laporan itu sebenarnya bagaimana tindak lanjutnya. Agar masyarakat yang sudah tahu ada laporan itu menjadi jelas," jelasnya.
Ia kembali mempertanyakan sumber dana pemasangan baliho tersebut.
"Ini sebenarnya pakai duit rakyat atau enggak. Kalau duit rakyat, berarti merugikan ya harus ditindaklanjuti secara hukum," ujarnya.
Arif berharap Kejari Solo memberikan penjelasan secara rinci mengenai perkembangan laporan yang telah disampaikan sejak Juli 2026.
"Harapan saya nanti Kejaksaan bisa menjawab secara detail. Sejauh ini belum ada perkembangan dari Kejaksaan (Solo)," katanya.
Menurut Arif, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui perkembangan penanganan laporan tersebut.
"Belum ada dan saya sempat dengar-dengar dari beberapa sumber memang belum ada. Setelah adanya laporan. Ya saya selaku LSM dan juga masyarakat berhak, apalagi korupsi itu kan peran serta masyarakat dipulihkan," urainya.
Humas PN Solo Aris Gunawan membenarkan bahwa gugatan praperadilan tersebut telah terdaftar.
"Ya, ada perkara permohonan praperadilan Nomor 9/Pid.Pra/2026/PN Skt. Sidang pertama pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026," ujar Aris.
Sidang perdana gugatan praperadilan tersebut dijadwalkan berlangsung di Ruang Soerjadi PN Solo pada Rabu, 26 Agustus 2026.* (km/ad)
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI