Sidang MK soal Gibran, Zainal Arifin Mochtar: Ada “Utang” yang Harus Dibayar dari Putusan 90
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
Kepala Seksi Intelijen sekaligus Humas Kejari Solo Widhiarso Dwi Nugroho juga telah dihubungi untuk meminta konfirmasi mengenai surat pelapor dan perkembangan penanganan perkara.
Namun, hingga berita ini ditulis pada Sabtu, 15 Agustus 2026 sekitar pukul 09.02 WIB, belum ada respons.
Perkembangan perkara tersebut juga telah dibawa ke jalur praperadilan oleh Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI).
LP3HI mendaftarkan gugatan praperadilan terhadap Kejari Solo ke Pengadilan Negeri (PN) Solo.
Gugatan itu bertujuan meminta kejelasan mengenai penanganan laporan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pemasangan baliho ucapan ulang tahun Jokowi.
Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Solo, perkara tersebut terdaftar dengan nomor 9/Pid.Pra/2026/PN Skt.
Perkara didaftarkan pada 12 Agustus 2026 dengan klasifikasi gugatan berupa penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan sah.
LP3HI menjadi pemohon dan diwakili pengacara Arif Sahudi. Adapun termohonnya adalah Kejaksaan Negeri Surakarta atau Kejari Solo.
Ketua LP3HI sekaligus pemohon, Arif Sahudi, mengatakan gugatan tersebut diajukan untuk mengawal perkembangan laporan yang sebelumnya disampaikan ke Kejari Solo.
"Gugatan ini dimaksudkan untuk mengawal perkara itu, untuk melihat atau mengukur kepastiannya. Seperti apa kelanjutannya. Hanya itu," ujar Arif di Solo, Kamis, 13 Agustus 2026.
Menurut Arif, masyarakat perlu mengetahui apakah pemasangan baliho tersebut menggunakan APBD.
Sebab, jika menggunakan anggaran daerah, dana yang dipakai merupakan uang masyarakat.
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah akan kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja pada kuartal IV 2026. Bantuan tersebut diberikan u
EKONOMI
JAKARTA Saksi yang diajukan pemohon dalam perkara syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024, I Gusti Putu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 20072012, I Gusti Putu Artha, mengatakan KPU tidak dapat menolak dokumen
NASIONAL
PARLILITAN Dugaan penculikan anak di Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, memicu kepanikan hingga amuk ma
PERISTIWA
MEDAN Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S tidak hanya berlangsung di Jakarta dan sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Berbagai sumb
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Ahli hukum tata negara dan hukum adat Yance Arizona mengungkapkan contoh diskualifikasi elektoral yang dilakukan setelah proses
NASIONAL
JAKARTA Ahli kepemiluan dan hukum pemilu Titi Anggraini menegaskan bahwa tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah, tidak lulus se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolair Korpolairud) Baharkam Polri menetapkan nakhoda KM Virg
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Persadaan Marga Silima (PMS) Kabupaten Langkat menggelar pelantikan pengurus kabupaten sekaligus pengukuhan pengurus kecamatan s
NASIONAL