Rismon sebelumnya juga pernah berstatus sebagai tersangka dalam perkara dugaan ijazah Jokowi.
Namun, perkara tersebut kemudian diselesaikan melalui mekanisme restorative justice setelah Rismon mendatangi dan menyampaikan permintaan maaf kepada Jokowi.
Dalam perkembangan terbaru, Rismon datang ke Mahkamah Konstitusi bersama tim Solidaritas Advokat Indonesia (SAI).
Mereka menyatakan sikap agar MK menolak permohonan yang diajukan Denny Indrayana dan sejumlah pihak lainnya.
Denny Indrayana bersama Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Subhan Pala, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M S Sihombing mengajukan permohonan PHPU Pemilihan Presiden 2024.
Para pemohon mempermasalahkan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden.
Mereka berkeyakinan Gibran diduga tidak memiliki ijazah SMA yang menjadi salah satu persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden.
Kuasa hukum para pemohon, Refly Harun, mengatakan pihaknya memahami bahwa permohonan PHPU memiliki batas waktu pengajuan.
Karena itu, langkah yang ditempuh saat ini disebut sebagai terobosan hukum dan konstitusional.
"Saya ingin mengatakan ini sebagai legal breakthrough atau constitutional breakthrough ya. Jadi terobosan konstitusional atau terobosan hukum," ujar Refly.
Refly berpendapat persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden harus dibuktikan secara formal dengan ijazah fisik sekurang-kurangnya tingkat SLTA atau SMA.
Menurut dia, surat penyetaraan yang diterbitkan Ditjen Dikdasmen hanya menyetarakan kemampuan pendidikan, bukan ijazah atau diploma secara fisik.
JAKARTA Ahli digital forensik Rismon Sianipar menyebut pihak yang mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana mengatakan nahkoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa ditemukan dalam
PERISTIWA
MEDAN Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan smartboard di Dinas Pendidikan Langkat, Saiful Abdi, mengungkapkan adanya pertemuan dengan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menilai Suahasil Nazara dipilih Presiden Prabowo Subianto sebagai
NASIONAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) masih mengusut dugaan korupsi dalam pengadaan lahan pembangunan Jalan Tol MedanBin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan, Sumatera Selatan, dan Jambi masih terdeteksi di sebagian besar wil
PERISTIWA
JAKARTA Kuasa hukum terdakwa kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, meminta Presiden ke7 J
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim Hukum Merah Putih (THMP) mengaitkan langkah pakar hukum tata negara Denny Indrayana yang mempersoalkan ijazah Wakil Presiden
HUKUM DAN KRIMINAL
SURABAYA Kader Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya, Achmad Hidayat, resmi dipecat dari keanggotaan partai pa
POLITIK
JAKARTA Tim Hukum Merah Putih (THMP) membawa riwayat pendidikan Presiden Prabowo Subianto dalam polemik mengenai syarat pendidikan Wakil
HUKUM DAN KRIMINAL
