Namun, pemberian amnesti tersebut tidak membuat Gus Nur menghentikan upayanya meminta ganti rugi kepada negara.
Gus Nur kemudian mengajukan permohonan ganti rugi ke PN Solo.
Negara Republik Indonesia cq Jaksa Agung Republik Indonesia menjadi termohon, sedangkan Negara Republik Indonesia cq Menteri Keuangan Republik Indonesia menjadi turut termohon.
Nilai ganti rugi yang diminta mencapai Rp4,27 miliar atau sekitar Rp4,2 miliar.
Permohonan itu diajukan pada 24 Agustus 2026 dan terdaftar dengan nomor perkara 14/Pid.Pra/2026/PN Skt.
Menurut kuasa hukum Gus Nur, Muhammad Taufiq, permohonan tersebut tidak didasarkan pada pemberian amnesti.
Pihak Gus Nur menilai terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dalam perkara yang sebelumnya membuat kliennya menjalani hukuman pidana.
Dalam sidang putusan, Hakim Tunggal Marper Pandiangan akhirnya menolak seluruh permohonan Gus Nur.
"Mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi Termohon dan Turut Termohon untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara 1. Menolak permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil," ujar Marper saat membacakan putusan di PN Solo, Senin (28/9/2026).
Kuasa hukum Gus Nur kemudian mempersoalkan pertimbangan hakim yang menyinggung mengenai amnesti.
Menurut mereka, amnesti bukan dasar utama pengajuan ganti rugi dan tidak tercantum dalam petitum permohonan.
"Kami bukan orang yang tidak mengerti hukum, amnesti itu kan artinya adopsi dari bahasa kedokteran, ya, amnesia, dilupakan. Kami tidak mungkin bicara itu. Jadi, pertanyaan kami kepada ahli pidana itu tidak bisa terjawab," ujar Taufiq.
SOLO Sugi Nur Raharja alias Gus Nur tetap mengajukan permohonan ganti rugi sebesar Rp4,2 miliar kepada negara meski telah menerima amnes
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan bersama DPRD Kota Medan menyepakati Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran
PEMERINTAHAN
ACEH BESAR Polda Aceh bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) RI dan sejumlah pemangku kepentingan memperkuat sinergi dalam menangani kaw
NASIONAL
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Denny Indrayana mengungkap sejumlah temuan setelah memeriksa buktibukti
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ombudsman RI menduga narapidana Jimmy Masrin menempati salah satu hunian yang dilengkapi fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ombudsman RI mengungkap sejumlah temuan saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengingatkan adanya ancaman pidana bagi pihak yang menghalangi kerja Ombudsman dalam me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan membeberkan hasil audit eksternal terkait kematian W (30), mantan istri seorang polisi berinisia
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Misteri kematian Asprina br Surbakti (38), dosen sekaligus Wakil Rektor II Institut Teknologi dan Bisnis (IT&B) Indonesia, di kedia
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas merespons kritik DPRD Kota Medan mengenai masih rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan d
PEMERINTAHAN
