Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Partai Gerindra, Ihwan Ritonga, meminta kepolisian menyelidiki pengakuan Aleh.
Ihwan menilai persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan menimbulkan dugaan dan kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.
Menurut dia, penyelidikan harus dilakukan untuk memastikan apakah benar terdapat pihak yang menawarkan uang agar seorang konten kreator tidak membicarakan dampak karhutla.
Sebaliknya, apabila pengakuan tersebut tidak benar, polisi juga perlu memeriksa kemungkinan adanya pelanggaran hukum dalam penyebaran informasi.
"Jika benar ada oknum yang menyuruh tutup mulut, maka oknum tersebut harus ditangkap. Sebaliknya, jika tidak benar, pihak berwenang tetap harus mengambil langkah hukum yang tepat apabila ditemukan pelanggaran," ujarnya kepada wartawan, Senin (19/10/2026).
Ihwan menegaskan bahwa penyelidikan perlu dilakukan secara profesional berdasarkan fakta dan alat bukti.
Ia juga meminta polisi menelusuri sosok berinisial R yang diduga menghubungi Aleh melalui WhatsApp.
Pemeriksaan terhadap komunikasi tersebut dinilai penting untuk mengetahui apakah benar terdapat tawaran kerja sama yang disertai permintaan tidak membahas persoalan kabut asap.
Persoalan dugaan tawaran uang kepada konten kreator tersebut menjadi perhatian karena berkaitan dengan informasi mengenai bencana kebakaran hutan dan lahan.
Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Sumatera Utara sebelumnya telah berdampak terhadap aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bahkan sempat menerapkan pembelajaran jarak jauh untuk mengurangi risiko paparan asap terhadap peserta didik.
Dalam situasi tersebut, masyarakat membutuhkan informasi yang akurat mengenai kualitas udara, dampak kesehatan, serta langkah pemerintah dalam menangani karhutla.
MEDAN Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan mengungkap gudang penyimpanan 1.152 pod vape yang disebut mengandung etomidate di sebuah
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Komunitas Horas Halak Hita (H3) menyatakan dukungan terhadap langkah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan Kapolda Sumatera
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menargetkan cakupan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) mencapai 46 persen hingg
KESEHATAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengajak aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi dan kabu
EKONOMI
MEDAN Pertanyaan tajam itu dilontarkan Ketua Tim Tanah dan Pembangunan Perumahan (Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut, Abyadi Siregar
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Survei Voxpol Center Research and Consulting menunjukkan 55,1 persen pemilih Partai Demokrat tidak percaya terhadap pemerintahan P
POLITIK
MEDAN Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca ekstrem berpotensi melanda sejumlah wilayah Sumatera Utara
NASIONAL
MEDAN Persidangan perkara dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), Sumatera Utara, mengungkap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya ingin memimpin Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia bahkan men
NASIONAL
MEDAN Kecelakaan beruntun yang melibatkan empat truk terjadi di Tol BelawanMedanTanjung Morawa (Belmera), tepatnya di KM 5 Jalur B, Ke
PERISTIWA
