Adapun dua bidang tanah dengan HPL Nomor 17 dan HPL Nomor 19 disebut selama ini dikelola oleh GRIB Jaya.
Perbedaan klaim kepemilikan tersebut membuat kepastian hukum atas lahan menjadi persoalan utama.
Pemerintah perlu memastikan status tanah berdasarkan dokumen, riwayat kepemilikan, serta keputusan hukum yang relevan sebelum pembangunan dilakukan.
Di satu sisi, pembangunan rusun ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
Di sisi lain, sengketa kepemilikan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum agar tidak merugikan pihak yang terbukti memiliki hak atas tanah tersebut.
Hingga status kepemilikan lahan dipastikan, rencana pembangunan 1.000 unit rusun di Tanah Abang masih menghadapi kendala.
Persoalan ini juga menempatkan transparansi administrasi pertanahan dan kepastian hukum sebagai isu penting dalam penyelesaian sengketa.* (km/ad)
BELAWAN Tim gabungan Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyita 1,16 ton ketamin hidroklorida
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menanggapi klaim Ketua Umum GRIB Jaya, Rosario de Marshall alias
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo membantah adanya hubungan antara kebakaran hutan dan la
NASIONAL
JAKARTA Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menilai ada pihak luar negeri yang tidak menyukai upaya
EKONOMI
MEDAN Kapal tanker MT Global 168 yang diamankan aparat karena diduga membawa 1,16 ton ketamin di perairan Tanjung Balai Asahan, Sumatera
HUKUM DAN KRIMINAL
OlehYogen SogenKETIKA lahan bekas kebakaran segera ditanami sawit, penegakan hukum harus menelusuri bukan hanya siapa pelaku yang membakar,
OPINI
JAKARTA Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rosario de Marshall alias Hercules, meluapkan kemarahannya kepada Mente
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Gempa bumi bermagnitudo 3,1 mengguncang wilayah Kabupaten Padangsidimpuan, Sumatera Utara, pada Jumat, 23 Oktober 2026,
PERISTIWA
JAKARTA Tim gabungan Badan Narkotika Nasional (BNN), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Bareskrim Polri membongkar dugaan penyelun
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko mengatakan hubungannya dengan Presiden Prabowo Subianto pada m
POLITIK
