Tiga Bupati Terjaring OTT dalam Sebulan, DPR Desak Pengawasan Kepala Daerah Diperketat
JAKARTA Rentetan operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat tiga bupati dalam kurun waktu sebulan terakhir menjadi sorotan di DPR RI. An
NASIONAL
SUMUT -AKBP DK, mantan Wakil Direktur Kriminal Khusus (Wadirkrimsus) Polda Sumut, resmi dipecat dari institusi Polri dengan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Keputusan ini diambil setelah DK diduga memiliki orientasi seksual menyimpang, yaitu menyukai sesama jenis atau gay.
Kabid Propam Polda Sumut, Kombes Bambang Terianti, membenarkan pemecatan tersebut, namun tidak merinci secara detail kapan keputusan itu diambil. "Sudah dipecat dia. Sudah," ujar Bambang saat dikonfirmasi pada Minggu (9/2).
Saat ditanya lebih lanjut terkait pemecatan DK, Bambang mengonfirmasi bahwa pemecatan tersebut memang berkaitan dengan orientasi seksual yang dianggap menyimpang. "Iya (penyimpangan orientasi seksual)," ujarnya singkat.
Bambang menjelaskan bahwa kasus ini berawal pada 2023 ketika DK masih menjabat sebagai Wadirkrimsus Polda Sumut. Mabes Polri yang memutuskan pemecatannya, setelah melakukan pemeriksaan. AKBP DK juga sempat mengajukan banding atas keputusan tersebut, namun bandingnya ditolak.
JAKARTA Rentetan operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat tiga bupati dalam kurun waktu sebulan terakhir menjadi sorotan di DPR RI. An
NASIONAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah kembali ditutup melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Senin (13/7/2026). Mata uang Gar
EKONOMI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution merespons antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) y
EKONOMI
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman, mengusulkan agar DPR menggunakan hak angket untuk menyika
NASIONAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama jajaran Pejabat Utama (PJU) Mabes Polri mendatangi Gedung Kejaksaan Agung (Kejagun
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan alasan belum mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan
NASIONAL
JAKARTA Komisi III DPR RI menegaskan pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset menjadi agenda prioritas. Bahkan, sejumlah
NASIONAL
JAKARTA Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI) menilai istilah perampasan aset tidak dikenal dalam terminolo
NASIONAL
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pengunduran diri Febrie Adriansyah dari jabatan Jaksa Agung Muda
NASIONAL
MEDAN PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara resmi mengalihkan penggunaan bahan bakar operasional dari Biodi
EKONOMI