Prabowo Tutup 750 BUMN Merugi, Langkah Berani demi Efisiensi Anggaran Negara
OlehEphraim NainggolanPEMERINTAH tengah menjalankan salah satu langkah perampingan terbesar dalam sejarah pengelolaan Badan Usaha Milik Neg
OPINI
MEDAN - Posisi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) yang kosong hampir dua tahun menjadi perhatian publik, terutama di tengah upaya Indonesia untuk menegosiasikan tarif dagang 32% yang dikenakan oleh Presiden AS, Donald Trump.
Kekosongan posisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana Indonesia dapat melakukan negosiasi penting tanpa perwakilan diplomatik yang tepat di negara adidaya tersebut.
Posisi duta besar untuk AS terakhir kali diisi oleh Rosan Roeslani, yang kini menjabat Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Rosan menggantikan Muhammad Lutfi yang sebelumnya menjabat sebagai Duta Besar. Namun, setelah Rosan diangkat sebagai Wakil Menteri BUMN pada 2023, posisi tersebut kembali kosong.
Pengamat hubungan internasional dan pendiri Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja, mengkritik kekosongan posisi ini yang menurutnya memperlambat Indonesia dalam mengumpulkan informasi, membangun jejaring, dan menghubungi pihak-pihak yang pro pada Indonesia di AS.
Dinna juga menyatakan bahwa Indonesia bisa dikatakan tertinggal dibandingkan negara-negara lain yang memiliki duta besar yang rutin bekerja di AS.
"Model pembentukan tim negosiasi Indonesia untuk menghadapi Trump kemungkinan besar akan menghadapi kesulitan, karena tidak ada jalinan yang solid antara Indonesia dan AS.
Delegasi yang dikirim, meski memiliki mandat, tidak siap secara penuh karena keterbatasan waktu dan persiapan," jelas Dinna dalam sebuah wawancara pada Selasa (8/4).
Lebih lanjut, Dinna menyoroti peran penting seorang duta besar yang memiliki jabatan tinggi dalam dunia diplomatik dan kewenangan penuh untuk bernegosiasi serta membangun hubungan internasional.
Ia menjelaskan bahwa seorang dubes harus memiliki pengalaman dan perspektif yang luas, baik dari sisi politik maupun ekonomi, serta memahami dengan baik cara berinteraksi dengan pihak-pihak berpengaruh di AS.
Sebagai contoh, Dinna menyebutkan penunjukan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Vietnam, Nguyen Quoc Dzung, sebagai duta besar di AS yang sudah siap membangun jejaring dengan pengalaman luas di Eropa dan ASEAN.
OlehEphraim NainggolanPEMERINTAH tengah menjalankan salah satu langkah perampingan terbesar dalam sejarah pengelolaan Badan Usaha Milik Neg
OPINI
LANGKAT Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara kembali menyalurkan bantuan sosial kepada anakanak panti asuhan. Kali ini
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo menyambut kedatangan Menteri Dalam Negeri (Mend
NASIONAL
JAKARTA Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengumumkan rencana pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) unggulan be
PENDIDIKAN
MEDAN Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Medan meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan pendapatan
KESEHATAN
MEDAN Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara, Hendra Cipta, meminta penyelenggara Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) meninjau kembali kebijaka
NASIONAL
MEDAN Mantan Penjabat (Pj) Bupati Langkat, Faisal Hasrimy, dipastikan akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi p
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara membantah informasi yang beredar mengenai dugaan ketidaksesuaian barang bukt
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengakui masih terdapat perbedaan penafsiran mengenai penerapan potongan aplikasi sebesar 8 p
NASIONAL
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Anton Achmad Saragih, melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Siantar, Senin (6/7/2026). Dalam kunjungan ters
PEMERINTAHAN