Majelis Etik Ungkap Fakta Mengejutkan! Ada Arahan Internal Ombudsman agar MBG "Tak Disentuh"
JAKARTA Ketua Majelis Etik Ombudsman RI Jimly Asshiddiqie mengungkap adanya dugaan intervensi internal yang membuat pengawasan terhadap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Hubungan kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Jepang memasuki babak baru setelah pemerintah Jepang resmi melonggarkan kebijakan ekspor peralatan dan teknologi militer.
Chargé d'affaires ad interim Jepang untuk Indonesia, Myochin Mitsuru, menyampaikan bahwa Tokyo telah mencabut sejumlah pembatasan ketat yang sebelumnya membatasi ekspor alutsista ke negara lain.
"Pada Selasa ini, kami telah mencabut lima kategori pembatasan tersebut. Itu berarti semua produk jadi, termasuk jet tempur, kapal pengawal, kapal selam, suku cadang, teknologi, dan layanan kini dapat ditransfer," ujar Myochin di Kedutaan Besar Jepang, Jakarta, Kamis (23/4/2026).Baca Juga:
Ia menjelaskan bahwa untuk kategori persenjataan mematikan, Jepang hanya membuka kerja sama dengan 17 negara yang telah memiliki perjanjian alih teknologi pertahanan. Indonesia disebut termasuk di dalam daftar tersebut.
"Indonesia adalah salah satunya. Jadi Jepang dapat menyediakan senjata tersebut kepada Indonesia," tegasnya.
Selain membuka peluang ekspor alutsista, Jepang juga memperkenalkan skema baru bernama Official Security Assistance (OSA) yang memungkinkan pemerintah Jepang memberikan bantuan langsung kepada militer negara mitra.
"OSA memungkinkan pemerintah Jepang untuk memberikan bantuan secara langsung kepada militer," kata Myochin.
Menurutnya, kebijakan ini merupakan bagian dari penguatan kerja sama strategis, termasuk peningkatan interoperabilitas militer dan stabilitas kawasan.
Langkah tersebut juga menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae di Tokyo beberapa waktu lalu.
Meski demikian, Jepang menegaskan bahwa perubahan kebijakan ini tidak mengubah prinsip dasar negara tersebut sebagai negara yang menjunjung perdamaian.
"Posisi dasar Jepang sebagai negara pencinta damai tetap tidak berubah," ujarnya.*
(mt/dh)
JAKARTA Ketua Majelis Etik Ombudsman RI Jimly Asshiddiqie mengungkap adanya dugaan intervensi internal yang membuat pengawasan terhadap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kuasa hukum para pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Hadi Yanto, SH, MH, CLA, meminta majelis hakim Pengadilan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryanti Deyang mengatakan lembaga yang dipimpinnya akan membentuk Dewan Pengarah yang
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menegaskan bahwa dana operasional untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tahun 2023202
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menegaskan langkah awal kepemimpinannya adalah melakukan efisiensi angga
NASIONAL
PEMATANGSIANTAR Kejaksaan Negeri Pematangsiantar menuntut terdakwa M. Eslo Simanjuntak dengan pidana penjara selama tiga tahun dalam per
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyebut polemik pasangan suami istri yang meminta bantuan biaya pengobatan anaknya di RS M
KESEHATAN
JAKARTA Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal menyatakan akan memberikan masukan dan analisis kebijakan kepada Presiden Prabowo Subianto se
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan komitmen pemerintah kota untuk membenahi pengelolaan aset daerah yang selama i
PEMERINTAHAN