JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan pihaknya masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait desakan penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah mendapat sorotan tajam setelah sejumlah kasus keracunan siswa terungkap.
"Saya ikut arahan Presiden, tidak berani mendahului," ujar Dadan saat ditemui wartawan, Rabu (24/9/2025).
Baca Juga:Hingga saat ini, Dadan belum bisa memastikan kapan akan ada pembahasan resmi bersama Presiden Prabowo Subianto mengenai nasib program MBG.
"Menunggu arahan presiden," katanya singkat.
Desakan penghentian program MBG datang dari Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI). Koordinator Program dan Advokasi JPPI, Ari Hadianto, menyatakan permintaan ini dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi IX DPR RI, Senin (22/9/2025).
Ari menyebutkan dugaan kesalahan sistem di BGN yang menyebabkan keracunan menyebar di berbagai daerah, sehingga menurutnya program MBG tidak lagi layak dilanjutkan.
"Tolong wakilkan kami untuk sampaikan ini kepada Pak Prabowo. Pertama, hentikan program MBG sekarang juga. Ini bukan kesalahan teknis, tapi kesalahan sistem di BGN karena kejadiannya menyebar di berbagai daerah," tegas Ari.
Kasus keracunan yang dialami siswa usai mengonsumsi makanan dari program MBG memang telah menimbulkan keprihatinan publik dan memicu berbagai reaksi dari kalangan masyarakat hingga lembaga terkait.
Sebelumnya, sejumlah daerah seperti Bandung Barat dan Sleman bahkan menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) setelah ratusan pelajar dilaporkan mengalami gangguan kesehatan diduga akibat makanan dari program MBG.
Baca Juga:Pihak BGN sendiri hingga saat ini belum memberikan penjelasan rinci terkait penyebab pasti kasus keracunan tersebut.
Namun, Kepala BGN menegaskan tetap berkomitmen untuk menunggu arahan tertinggi demi menentukan langkah selanjutnya dalam penyelenggaraan program makan bergizi.*
(d/a008)
JAYAPURA Tim gabungan Satuan Reserse Kriminal Polresta Jayapura Kota bersama Polsek Abepura menggagalkan dugaan transaksi jual beli amun
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Langkat nonaktif Sya
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pengembangan penyidikan pasca operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupa
HUKUM DAN KRIMINAL
WASHINGTON D.C. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran telah berakhir s
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi III DPR RI membantah dalil gugatan uji formal UndangUndang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) resmi masuk sebagai salah satu unsur pendukung dalam sistem pertahanan negara untuk menghadapi ancaman
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), M. Qodari, mengaku terkejut setelah mengetahui adanya impor batu bara dari Amerika S
EKONOMI
JAKARTA Sebuah restoran di Jalan Cipete Raya, Cilandak, Jakarta Selatan, menjadi lokasi penggeledahan aparat kepolisian pada Rabu (8/7/2
PERISTIWA
KUTAI KARTANEGARA PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) menerima kunjungan kerja Danantara Asset Management (DAM) ke Lapangan Senipah Peciko S
EKONOMI
BANGKA BELITUNG PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera (PT BBBS) memberikan penjelasan terkait polemik pemindahan slag atau limbah terak tima
EKONOMI
