Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung
JAKARTA – Pemerintah terus mempercepat pemulihan layanan kesehatan di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Upaya tersebut menjadi bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk memastikan masyarakat kembali memperoleh layanan kesehatan yang layak.
Pemulihan tidak hanya difokuskan pada pembangunan kembali fasilitas kesehatan yang rusak, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara menyeluruh.
Baca Juga:
Langkah yang dilakukan meliputi penyediaan peralatan kesehatan yang lebih modern, pemenuhan obat-obatan dan logistik medis, penguatan tenaga kesehatan, hingga peningkatan sistem surveilans dan respons cepat terhadap potensi penyakit yang dapat muncul setelah bencana.
Selain membangun kembali fasilitas kesehatan, pemerintah juga menempatkan kesehatan mental sebagai bagian penting dalam proses pemulihan.
Program dukungan psikososial terus diperluas, disertai pemeriksaan status gizi masyarakat dan skrining kesehatan secara berkala bagi balita, ibu hamil, serta lanjut usia.
Langkah tersebut diharapkan mampu membantu masyarakat pulih secara menyeluruh sehingga dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih baik.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah telah menyiapkan dukungan anggaran untuk mempercepat pemulihan sektor kesehatan di wilayah terdampak.
Pada tahap awal, pemerintah memprioritaskan pemulihan rumah sakit yang mengalami kerusakan.
"Yang disetujui tahap pertama adalah yang rumah sakit. Jadi ada Rp100 miliar lebih yang disetujui dari kesehatan," kata Budi di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Selain rumah sakit, pemerintah juga tengah mempercepat dukungan bagi puskesmas agar pelayanan kesehatan tingkat pertama dapat segera kembali berjalan secara optimal.
Program pemulihan layanan kesehatan tersebut merupakan bagian dari Rencana Induk (Renduk) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera 2026–2028.
Dokumen tersebut menjadi acuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan 11.520 kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan total kebutuhan pendanaan mencapai sekitar Rp100,166 triliun.
Dalam rencana tersebut, sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas utama pada pilar pemulihan sosial.
Sebanyak 6.194 kegiatan disiapkan dengan alokasi anggaran sekitar Rp18,73 triliun.
Dana tersebut akan digunakan untuk membangun kembali fasilitas kesehatan dan pendidikan, memperkuat perlindungan bagi kelompok rentan, memperluas layanan dukungan psikososial, serta meningkatkan ketahanan sosial masyarakat di wilayah terdampak bencana.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengatakan keberhasilan program pemulihan membutuhkan keterlibatan seluruh pihak.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, hingga masyarakat menjadi faktor penting agar rehabilitasi berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.
"Kami harapkan dukungan dari semua pihak, termasuk bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh-tokoh masyarakat di tiga daerah untuk kita bergerak bergotong royong," tegas Tito usai Rapat Tingkat Menteri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, 18 Juni 2026.
Pemerintah berharap percepatan pemulihan sektor kesehatan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang.* (ad)
Tags
beritaTerkait
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.