Tak Mau Ada Keraguan Publik Soal Ijazah Jokowi, Kapolri Buka Pintu Lembaga Pengawasan Eksternal!

JAKARTA– Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri untuk bekerja profesional dalam menangani laporan terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Sigit menyatakan, pihaknya akan melibatkan lembaga pengawas eksternal dalam proses penyelidikan guna menjawab keraguan publik terhadap hasil penyelidikan yang telah dilakukan.

"Polri akan bekerja secara profesional. Terkait legal standing dan sebagainya, kami akan libatkan pihak eksternal untuk menilai langkah-langkah Polri," ujar Sigit saat ditemui di depan Markas Besar Polri, Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Kapolri menekankan bahwa pelibatan pengawas eksternal bertujuan untuk memastikan keterbukaan dan akuntabilitas dalam penanganan perkara yang menjadi perhatian publik luas tersebut.

"Nanti bisa dilihat, diuji oleh pengawas eksternal, sehingga jika Polri mengambil keputusan, prosesnya bisa dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Langkah ini menyusul ketidakpuasan sejumlah pihak atas hasil penelitian Bareskrim Polri yang sebelumnya telah menyatakan bahwa tidak ditemukan unsur pidana dalam laporan dugaan ijazah palsu Jokowi.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, sebelumnya menyampaikan bahwa penyelidikan terhadap laporan ijazah Jokowi telah dihentikan.

Keputusan tersebut diambil setelah dilakukan uji laboratorium forensik terhadap dokumen ijazah Jokowi dan pembanding dari rekan seangkatannya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).

"Hasil uji menyatakan ijazah identik dengan pembanding, baik dari bahan kertas, teknik cetak, tinta tulisan tangan, stempel hingga tanda tangan dekan dan rektor. Semuanya berasal dari satu produk yang sama," jelas Djuhandhani dalam konferensi pers, Kamis (22/5/2025).

Dokumen asli ijazah atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT, dikeluarkan pada 5 November 1985, telah diverifikasi secara menyeluruh.

Meski penyelidikan telah dihentikan, sejumlah tokoh publik dan kelompok masyarakat masih meragukan keabsahan ijazah tersebut.

Di antaranya adalah Roy Suryo dan sejumlah anggota Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) yang menuntut pemeriksaan lanjutan secara independen.*

(km/a008)