Sidang MK soal Gibran, Zainal Arifin Mochtar: Ada “Utang” yang Harus Dibayar dari Putusan 90
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membongkar praktik korupsi besar di Sumatera Utara melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (26/6/2025). OTT ini menyeret lima orang tersangka, termasuk Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut, Topan Obaja Putra Ginting.
Dari hasil penggeledahan di rumah Topan di Perumahan Royal Sumatera Cluster Topaz, Jalan Jamin Ginting, Kota Medan, KPK menyita uang tunai sebesar Rp 2,8 miliar dan dua pucuk senjata api, yakni pistol Baretta dan senapan angin.
"Uang tersebut diduga merupakan hasil korupsi proyek-proyek pembangunan jalan yang dilakukan di Sumatera Utara," ujar Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK, di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (3/7).
Senjata api yang ditemukan juga menjadi perhatian, dan kini KPK tengah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menelusuri asal-usul dan legalitas kepemilikannya.
Gubernur Sumut Bobby Nasution Tanggapi Temuan KPK
Menanggapi temuan tersebut, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyatakan tidak mengetahui secara detail soal dugaan "makelar kasus" ataupun kepemilikan senjata api oleh Topan.
"Kalau itu saya enggak tahu, makelar kasus apa lagi," ucap Bobby di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (3/7).
Bobby menyebut bahwa Topan memang dikenal sebagai Ketua Perbakin Medan, sehingga ia menduga kepemilikan senjata itu terkait dengan peran tersebut. Namun, Bobby juga mengaku tidak mengetahui jumlah pasti senjata yang dimiliki.
Rangkaian OTT dan Skema Korupsi
OTT ini mengungkap dua kasus korupsi berbeda yang terjadi di:
Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, dan
Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah 1 Sumut, dengan nilai proyek total mencapai Rp 231,8 miliar.
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah akan kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja pada kuartal IV 2026. Bantuan tersebut diberikan u
EKONOMI
JAKARTA Saksi yang diajukan pemohon dalam perkara syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024, I Gusti Putu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 20072012, I Gusti Putu Artha, mengatakan KPU tidak dapat menolak dokumen
NASIONAL
PARLILITAN Dugaan penculikan anak di Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, memicu kepanikan hingga amuk ma
PERISTIWA
MEDAN Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S tidak hanya berlangsung di Jakarta dan sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Berbagai sumb
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Ahli hukum tata negara dan hukum adat Yance Arizona mengungkapkan contoh diskualifikasi elektoral yang dilakukan setelah proses
NASIONAL
JAKARTA Ahli kepemiluan dan hukum pemilu Titi Anggraini menegaskan bahwa tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah, tidak lulus se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolair Korpolairud) Baharkam Polri menetapkan nakhoda KM Virg
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Persadaan Marga Silima (PMS) Kabupaten Langkat menggelar pelantikan pengurus kabupaten sekaligus pengukuhan pengurus kecamatan s
NASIONAL