Wakil Ketua MPR: Penerima Bansos Main Judi Online Harus Diganti

PADANG -Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan bahwa pemerintah, khususnya Kementerian Sosial (Kemensos), harus bersikap tegas terhadap penerima bantuan sosial (bansos) yang menyalahgunakan dana bantuan untuk judi online (judol).

Menurutnya, mereka yang terbukti melanggar perlu diganti dengan warga lain yang lebih berhak menerima bantuan.

"Kalau sudah diingatkan tapi tidak berubah juga, maka penerima bantuan tadi diganti saja dengan orang yang lebih berhak," ujar Hidayat saat kunjungan kerja di Kota Padang, Sumatera Barat.

Pernyataan ini merespons temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) penerima bansos yang terindikasi aktif melakukan transaksi judi online sepanjang tahun 2024.

Rp957 Miliar Dana Bansos Digunakan untuk Judol

PPATK mencatat bahwa total deposit judi online dari ratusan ribu NIK penerima bansos itu mencapai Rp957 miliar, dengan frekuensi transaksi mencapai 7,5 juta kali. Fakta ini memunculkan kekhawatiran serius mengenai penyalahgunaan dana negara oleh oknum tidak bertanggung jawab.

"Kalau mereka tidak bisa diperbaiki dan menjadi pecandu judol, tentu artinya bansos ini tidak berguna. Perlu ada sanksi yang lebih tegas," tegas Hidayat.

Kemensos Gandeng PPATK, Istana Siap Coret Pelaku Judol

Kementerian Sosial telah bekerja sama dengan PPATK untuk menelusuri jejak transaksi mencurigakan dari rekening penerima bansos. Data ini akan menjadi dasar untuk memastikan bantuan disalurkan tepat sasaran, menyusul banyaknya rekening dormant (tidak aktif) yang hanya menerima transfer tanpa aktivitas lain.

Dari pihak Istana, juga telah muncul pernyataan bahwa data penerima bansos yang terlibat judi online "sangat bisa dicoret" dari daftar penerima.

Sementara itu, Komisi VIII DPR RI, yang bermitra langsung dengan Kemensos, menyatakan telah bertemu Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan sepakat bahwa perlu dilakukan koreksi serius dan seleksi ulang penerima bansos untuk mencegah penyimpangan berulang.

Perlu Sanksi Tegas dan Pengalihan Bantuan