KPK Sita SGD12.000 dari Ketua DPRD Kuansing, Diduga Terkait Aliran Dana Gratifikasi
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sebesar 12.000 Dolar Singapura (SGD) dari Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi
HUKUM DAN KRIMINAL
SEOUL -Parlemen Korea Selatan kini tengah menggelar voting darurat terkait mosi pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol. Sidang yang berlangsung di Majelis Nasional di Yeuido dimulai pada Sabtu (7/12/2024) pukul 17.00 waktu setempat dan masih berlanjut hingga kini.
Sementara itu, di luar gedung parlemen, unjuk rasa besar-besaran meletus sebagai bentuk protes terhadap keputusan darurat militer yang diumumkan oleh Presiden Yoon pada Selasa malam (3/12/2024). Para demonstran menyerukan agar Yoon segera dipecat dari jabatannya akibat kekacauan yang timbul setelah pengumuman tersebut.
Dalam pidatonya pagi ini, Yoon Suk Yeol muncul di publik dan menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada rakyat atas kegaduhan yang timbul dari kebijakan darurat militer yang dikeluarkan. Dengan penuh penyesalan, ia berkata, “Saya sangat menyesal dan ingin meminta maaf dengan tulus kepada orang-orang yang terkejut.” Yoon menyampaikan permintaan maaf tersebut sambil membungkuk di hadapan publik.
Namun, meski telah meminta maaf, Presiden Yoon dengan tegas menolak untuk mundur dari jabatannya. Ia menanggapi tekanan kuat dari berbagai pihak, termasuk partai berkuasa, untuk mengundurkan diri. Dalam pidatonya, Yoon menyebut bahwa keputusan untuk mengumumkan darurat militer adalah hasil dari keputusasaannya dalam menghadapi situasi darurat yang terjadi di negara tersebut.
Sidang pemakzulan ini digelar setelah pengumuman darurat militer yang dikeluarkan oleh Presiden Yoon pada minggu lalu, yang memicu kecemasan dan ketidakpuasan di kalangan warga Korea Selatan. Para anggota parlemen, yang mayoritas berasal dari oposisi, mengajukan mosi pemakzulan untuk menanggapi langkah kontroversial yang diambil oleh Yoon.
Sementara itu, demonstrasi terus berlangsung di luar gedung parlemen, dengan massa yang menyuarakan tuntutan agar Presiden Yoon segera dicopot dari jabatannya. Keputusan parlemen mengenai nasib Presiden Yoon ini akan menentukan apakah pemakzulan akan disetujui atau tidak.
(N/014)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sebesar 12.000 Dolar Singapura (SGD) dari Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan dukungannya terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas
NASIONAL
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah, Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa, menjalani sidang lanjutan dengan agen
NASIONAL
JAKARTA Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menegaskan bahwa penanganan tiga perkara dugaan korupsi yang melibatkan PLN Batu Bara, ASA
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah barang bukti hasil penggeledahan rumah mewah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tiba di Markas Polda Metro
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak masyarakat menjadikan momentum Tahun Baru Islam 1 Muharam 1448 Hijriah sebagai t
PEMERINTAHAN
ACEH TAMIANG Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan meninjau kesiapan Hunian Tetap (Huntap) Presisi di Desa Simpang Kanan, Kecamatan Kejuru
PERISTIWA
JAKARTA Akademisi sekaligus praktisi hukum Firman Wijaya menilai pelaku usaha jasa konstruksi membutuhkan perlindungan hukum yang proporsi
NASIONAL
BOGOR Proses pembongkaran brankas rahasia yang ditemukan polisi saat penggeledahan di sebuah rumah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jaw
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PAN Endang Agustina menyatakan dukungan penuh kepada Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (K
NASIONAL