Ketika Negarawan Gagal Menjaga Lidah di Negeri Majemuk
OlehRuben Cornelius SiagianDI republik yang dibangun di atas luka sejarah, katakata seorang tokoh bangsa tidak pernah netral. Ia bisa mene
OPINI
JAKARTA — Nama Satria Arta Kumbara, mantan prajurit TNI Angkatan Laut (AL), kembali mencuat usai videonya viral di media sosial.
Dalam video tersebut, Satria yang saat ini terlibat sebagai tentara bayaran di pihak Rusia dalam perang melawan Ukraina, memohon kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk memulangkannya ke Indonesia dan mengembalikan status kewarganegaraannya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) sekaligus Juru Bicara Kementerian Pertahanan (Kemhan), Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, menyatakan bahwa kementeriannya menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden.
"Dia kan statusnya sudah bukan lagi aktif sebagai prajurit TNI. Kita ikut arahan pimpinan saja karena saat ini aktivitasnya terlibat dalam konflik antara Rusia dan Ukraina," kata Brigjen Frega di kantor Kemhan, Selasa (22/7/2025).
Frega juga menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan terkait permintaan Satria di internal Kemhan.
Ia mengimbau masyarakat untuk berhati-hati jika menerima tawaran bergabung dalam konflik luar negeri karena konsekuensinya tidak hanya hukum, tetapi juga administratif dan kewarganegaraan.
Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Rolliansyah Soemirat alias Roy, mengonfirmasi bahwa KBRI Moskow terus memantau dan menjaga komunikasi dengan Satria.
Namun, ia menegaskan bahwa soal kewarganegaraan bukan ranah Kemlu, melainkan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
"Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Moskow tetap memantau keberadaan dan melakukan komunikasi dengan yang bersangkutan," ujar Roy.
Dari sisi militer, TNI Angkatan Laut menegaskan bahwa tidak ada lagi keterkaitan institusional dengan Satria.
Hal ini ditegaskan oleh Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal), Laksamana Pertama TNI Tunggul.
"Yang jelas saat ini sudah tidak ada lagi keterkaitan dengan TNI AL," ujarnya, Senin (21/7/2025).
OlehRuben Cornelius SiagianDI republik yang dibangun di atas luka sejarah, katakata seorang tokoh bangsa tidak pernah netral. Ia bisa mene
OPINI
JAKARTA Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan pengalamannya saat masih menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung (ITB
NASIONAL
JAKARTA Ketua Umum Gerakan Pemuda Ka&039bah (GPK) Imam Fauzan A. Uskara membantah tudingan adanya pemecatan massal ratusan pengurus Dewa
POLITIK
JAKARTA PT Pertamina International Shipping (PIS) menyatakan dua kapalnya, Pertamina Pride dan Gamsunoro, hingga kini masih berada di kawa
NASIONAL
JAKARTA Politikus PAN Surya Utama alias Uya Kuya melaporkan dugaan penyebaran berita bohong yang mencatut namanya ke Polda Metro Jaya. Lap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Google dilaporkan menggandeng perusahaan kacamata EssilorLuxottica untuk memperkuat pengembangan kacamata pintar berbasis Android
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan penyelesaian seluruh berkas layanan pertanaha
NASIONAL
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor), Kamser Maroloan Sitanggang, menyampaikan surat terbuka kepada Komisi III
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Gelombang kejahatan penipuan atau scam di sektor keuangan digital kian mengkhawatirkan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat to
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menekankan pentingnya pemikiran geopolitik dalam menjaga arah dan kepenting
POLITIK