Wamensesneg Juri Ardiantoro Terima 11 Tuntutan Mahasiswa Demo 'Indonesia Cemas', Siap Sampaikan ke Presiden Prabowo

JAKARTA - Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menemui massa aksi demo 'Indonesia Cemas' yang berlangsung di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Dalam pertemuan tersebut, Juri menerima secara langsung 11 tuntutan mahasiswa yang menjadi aspirasi mereka untuk disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Juri menjelaskan bahwa dirinya diutus langsung oleh Presiden Prabowo dan Mensesneg Prasetyo Hadi untuk mendengarkan dan menampung aspirasi mahasiswa.

Ia bahkan naik ke mobil komando massa aksi untuk menyimak secara langsung tuntutan yang mereka sampaikan.

"Pertama saya diminta langsung pak Presiden untuk hadir di sini. Beliau sedang rapat terbatas di Istana, mengagendakan banyak sekali kebijakan penting yang harus dilakukan," kata Juri saat berdialog dengan para mahasiswa, Senin (28/7/2025).

Juri menegaskan Presiden Prabowo sangat terbuka terhadap semua aspirasi, termasuk dari kalangan mahasiswa, dan berkomitmen untuk menindaklanjuti tuntutan mereka. "Ini satu respons langsung menerima aspirasi mahasiswa, sudah saya tandatangani dan saya langsung sampaikan ke Pak Presiden," tambahnya.

Salah satu poin penting yang disepakati adalah permintaan mahasiswa agar pemerintah memberikan respons dalam waktu tiga hari ke depan. Hal ini pun disaksikan oleh seluruh peserta aksi.

11 Tuntutan Mahasiswa Demo 'Indonesia Cemas':

Tolak pengaburan sejarah dan politisasi sejarah untuk kepentingan elit.

Peninjauan kembali pasal bermasalah dalam RUU dengan pelibatan publik yang luas.

Transparansi perjanjian bilateral demi kepentingan ekonomi nasional.

Audit izin pertambangan, jaminan partisipasi adat, dan penindakan illegal mining.

Batalkan pembangunan 5 batalion baru di Aceh dan buka data penempatan tentara sesuai MoU Helsinki.

Batalkan pembangunan pengadilan militer di lingkungan perguruan tinggi, termasuk Universitas Riau.

Tolak dan cabut UU TNI serta segala intimidasi dan represi terhadap sipil.

Kebebasan dan transparansi bagi yang berstatus tersangka dalam aksi.

Tolak promosi perilaku LGBT dan rumuskan regulasi tegas sesuai nilai agama dan budaya.

Tolak praktik dwifungsi jabatan yang merusak profesionalisme birokrasi.

Segera sahkan RUU Perampasan Aset.

Aksi 'Indonesia Cemas' ini menjadi bukti bahwa suara mahasiswa tetap menjadi bagian penting dalam mendorong perubahan kebijakan dan pengawasan pemerintah. Pemerintah diharapkan bisa merespons tuntutan ini secara transparan dan tepat waktu demi menjaga stabilitas dan kepercayaan publik.*

(j006)