JAKARTA – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, pada Rabu (22/10/2025).
Kehadirannya bertujuan untuk berkonsultasi langsung dengan KPK terkait upaya peningkatan skor Monitoring Center for Prevention (MCP) di wilayahnya.
"Mau konsultasi, terkait kesiapan skor MCP Maluku Utara biar skornya bagus," ujar Sherly kepada wartawan sebelum memasuki gedung KPK.Baca Juga:
Sherly menegaskan bahwa konsultasi ini penting untuk memastikan langkah-langkah pencegahan korupsi di Pemprov Maluku Utara dapat selaras dengan standar nasional.
Ia berharap koordinasi ini bisa menjadi langkah awal memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan di daerahnya.
"Iya, ini lagi mau konsultasi, gimana giat-giatnya biar skor MCP-nya sesuai level nasional," tambahnya.
Namun saat ditanya mengenai isu praktik pertambangan ilegal yang kerap mencuat di wilayah Maluku Utara, Sherly memilih irit komentar.
"Saya enggak tahu," jawabnya singkat.
Sementara itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya rapat koordinasi yang berlangsung antara lembaganya dan Pemprov Maluku Utara.
Rapat digelar sebagai bagian dari program pendampingan dan pengawasan yang dilakukan oleh KPK melalui tugas koordinasi dan supervisi.
"Hari ini KPK melakukan rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Melalui tugas koordinasi dan supervisi, KPK terus melakukan pendampingan dan pengawasan kepada seluruh pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi," jelas Budi dalam keterangannya.
Menurut Budi, pendampingan KPK tak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis.
Salah satunya adalah pemantauan perencanaan dan penganggaran program prioritas di pemerintah daerah.
"KPK juga sedang fokus untuk melakukan pemantauan terhadap perencanaan dan penganggaran pada program-program unggulan dan prioritas di Pemda," ujarnya.
Ia menambahkan, rapat hari ini dihadiri oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Imam Turmudhi, dan membahas secara mendalam implementasi MCP di wilayah Maluku Utara.
"Rapat sedang berlangsung, di antaranya membahas MCP di wilayah Maluku Utara," kata Budi.
Monitoring Center for Prevention (MCP) merupakan salah satu instrumen utama KPK dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di seluruh Indonesia.
Skor MCP menjadi indikator sejauh mana sebuah pemerintah daerah menjalankan praktik pencegahan korupsi secara sistemik.
Dengan koordinasi ini, diharapkan Maluku Utara dapat meningkatkan kinerja pencegahan korupsi dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.*
(kp/a008)
JAKARTA Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) menggelar Silahturahmi Nasional dan Rapat Pra Kongres bertajuk IKWI Bangkit Bersatu d
Politik
JAKARTA Kejaksaan Agung melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung berhasil melelang 10 un
Hukum dan Kriminal
Jakarta Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipid Narkoba) Bareskrim Polri mengakui mengalami kendala dalam menangkap Fredy Pratama, ge
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Survei Indonesia Political Opinion (IPO) bertajuk Satu Tahun Pemerintahan Evaluasi dan Catatan Publik mengungkap temuan menarik
Politik
JAKARTA Hakim Agam Syarif mengungkapkan alasannya menerima suap senilai Rp 6,2 miliar dalam kasus vonis lepas perkara korupsi crude palm
Hukum dan Kriminal
BANDUNG Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menegaskan jumlah kas daerah Jabar saat ini sebesar Rp 2,6 triliun, bukan Rp 4,1 triliun
Pemerintahan
MEDAN Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut 20242025 sekaligus Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumut, Muly
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Wacana pelaporan terhadap akun media sosial pembuat meme Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memicu pe
Pemerintahan
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun pada APBN 2026 untuk menghapus atau
Ekonomi
JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti mengumumkan program wajib belajar 13 tahun akan mulai dilak
Pendidikan
