Sidang MK soal Gibran, Zainal Arifin Mochtar: Ada “Utang” yang Harus Dibayar dari Putusan 90
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, pada Rabu (22/10/2025).
Kehadirannya bertujuan untuk berkonsultasi langsung dengan KPK terkait upaya peningkatan skor Monitoring Center for Prevention (MCP) di wilayahnya.
"Mau konsultasi, terkait kesiapan skor MCP Maluku Utara biar skornya bagus," ujar Sherly kepada wartawan sebelum memasuki gedung KPK.Baca Juga:
Sherly menegaskan bahwa konsultasi ini penting untuk memastikan langkah-langkah pencegahan korupsi di Pemprov Maluku Utara dapat selaras dengan standar nasional.
Ia berharap koordinasi ini bisa menjadi langkah awal memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan di daerahnya.
"Iya, ini lagi mau konsultasi, gimana giat-giatnya biar skor MCP-nya sesuai level nasional," tambahnya.
Namun saat ditanya mengenai isu praktik pertambangan ilegal yang kerap mencuat di wilayah Maluku Utara, Sherly memilih irit komentar.
"Saya enggak tahu," jawabnya singkat.
Sementara itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya rapat koordinasi yang berlangsung antara lembaganya dan Pemprov Maluku Utara.
Rapat digelar sebagai bagian dari program pendampingan dan pengawasan yang dilakukan oleh KPK melalui tugas koordinasi dan supervisi.
"Hari ini KPK melakukan rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Melalui tugas koordinasi dan supervisi, KPK terus melakukan pendampingan dan pengawasan kepada seluruh pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi," jelas Budi dalam keterangannya.
Menurut Budi, pendampingan KPK tak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis.
Salah satunya adalah pemantauan perencanaan dan penganggaran program prioritas di pemerintah daerah.
"KPK juga sedang fokus untuk melakukan pemantauan terhadap perencanaan dan penganggaran pada program-program unggulan dan prioritas di Pemda," ujarnya.
Ia menambahkan, rapat hari ini dihadiri oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Imam Turmudhi, dan membahas secara mendalam implementasi MCP di wilayah Maluku Utara.
"Rapat sedang berlangsung, di antaranya membahas MCP di wilayah Maluku Utara," kata Budi.
Monitoring Center for Prevention (MCP) merupakan salah satu instrumen utama KPK dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di seluruh Indonesia.
Skor MCP menjadi indikator sejauh mana sebuah pemerintah daerah menjalankan praktik pencegahan korupsi secara sistemik.
Dengan koordinasi ini, diharapkan Maluku Utara dapat meningkatkan kinerja pencegahan korupsi dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.*
(kp/a008)
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah akan kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja pada kuartal IV 2026. Bantuan tersebut diberikan u
EKONOMI
JAKARTA Saksi yang diajukan pemohon dalam perkara syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024, I Gusti Putu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 20072012, I Gusti Putu Artha, mengatakan KPU tidak dapat menolak dokumen
NASIONAL
PARLILITAN Dugaan penculikan anak di Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, memicu kepanikan hingga amuk ma
PERISTIWA
MEDAN Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S tidak hanya berlangsung di Jakarta dan sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Berbagai sumb
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Ahli hukum tata negara dan hukum adat Yance Arizona mengungkapkan contoh diskualifikasi elektoral yang dilakukan setelah proses
NASIONAL
JAKARTA Ahli kepemiluan dan hukum pemilu Titi Anggraini menegaskan bahwa tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah, tidak lulus se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolair Korpolairud) Baharkam Polri menetapkan nakhoda KM Virg
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Persadaan Marga Silima (PMS) Kabupaten Langkat menggelar pelantikan pengurus kabupaten sekaligus pengukuhan pengurus kecamatan s
NASIONAL