Rocky Gerung: ‘Prabowonomics’ Perlu Diuji Akademis, Bukan Hanya Jadi Jargon Politik
BANDUNG Pengamat politik Rocky Gerung menekankan pentingnya peran kalangan akademisi dan mahasiswa dalam menguji serta mengkritik kebija
EKONOMI
JAKARTA- Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ulil Abshar Abdalla menilai upaya pemakzulan Ketua Umum PBNU Kiai Yahya Cholil Staquf sangat ironis dan berpotensi merusak tradisi organisasi.
Menurut Ulil, situasi saat ini berbeda jauh dengan era kepemimpinan Kiai Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
"Di zaman Gus Dur dulu, upaya pendongkelan ketua umum dilakukan oleh pihak eksternal, pemerintah otoriter Orde Baru. NU survive, Gus Dur tetap bertahan. Luar biasa," tulis Ulil di akun media sosialnya, Minggu (23/11/2025).Baca Juga:
Ia menekankan bahwa fase sejarah tersebut kini dikenang manis oleh generasi NU, termasuk generasinya sendiri.
Namun, upaya pemakzulan saat ini justru datang dari dalam organisasi.
"Ironis. Tidak terbayangkan. Bukan saja ironis, ini juga memulai 'sunnah sayyiah', kebiasaan buruk melengserkan ketua umum di tengah jalan. Yang lebih ironis lagi, kebiasaan baru ini dimulai dari pucuk pimpinan tertinggi," imbuhnya.
Isu pemakzulan mencuat menyusul beredarnya surat yang ditandatangani Rais Aam PBNU, Kiai Miftachul AKiaiyar, terkait keputusan mendatangkan pembicara pro-Zionis dalam acara PBNU.
Surat tersebut adalah risalah rapat tertutup yang digelar pada Kamis, 20 November, di Hotel Aston City Jakarta, dihadiri 37 dari 53 pengurus harian Syuriyah PBNU.
Dalam dokumen risalah, pengurus Syuriyah meminta Kiai Yahya Cholil Staquf mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum.
Pernyataan ini menimbulkan keprihatinan dari sejumlah pengurus dan tokoh NU karena berpotensi menimbulkan preseden buruk dalam tradisi organisasi.*
(v/um)
BANDUNG Pengamat politik Rocky Gerung menekankan pentingnya peran kalangan akademisi dan mahasiswa dalam menguji serta mengkritik kebija
EKONOMI
JAKARTA Pegiat media sosial sekaligus aktivis proIsrael, Permadi Arya atau yang juga dikenal Abu Janda, kembali menjadi sorotan setelah
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, merombak besarbesaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan memutasi 2.043 pegawai. La
NASIONAL
JAKARTA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan yang diajukan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, terkait
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Kesehatan (Kemenkes) resmi menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberantas praktik k
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mencabut pemberhentian sementara operasional ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumat
NASIONAL
BATU BARA Di Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi dan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, air bersih dari PDAM Tirta Tanjung Tiram t
PERISTIWA
MEDAN Kepolisian berhasil menangkap dua remaja yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan seorang wanita muda yang jasadnya ditemukan d
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Keluhan terhadap pelayanan air bersih kembali muncul di Kelurahan Labuhan Ruku, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara.
PERISTIWA
JAKARTA Perlindungan hukum terhadap komisioner dalam UndangUndang Ombudsman Republik Indonesia dimaksudkan untuk menjaga independensi l
HUKUM DAN KRIMINAL