Tersangka Kasus Ijazah Palsu Presiden Jokowi, Rismon Sianipar, Ajukan Jalur Perdamaian
JAKARTA Tersangka kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke7 Joko Widodo, Rismon Hasiholan Sianipar, resmi mengajukan permohonan restorativ
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA- Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ulil Abshar Abdalla menilai upaya pemakzulan Ketua Umum PBNU Kiai Yahya Cholil Staquf sangat ironis dan berpotensi merusak tradisi organisasi.
Menurut Ulil, situasi saat ini berbeda jauh dengan era kepemimpinan Kiai Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
"Di zaman Gus Dur dulu, upaya pendongkelan ketua umum dilakukan oleh pihak eksternal, pemerintah otoriter Orde Baru. NU survive, Gus Dur tetap bertahan. Luar biasa," tulis Ulil di akun media sosialnya, Minggu (23/11/2025).Baca Juga:
Ia menekankan bahwa fase sejarah tersebut kini dikenang manis oleh generasi NU, termasuk generasinya sendiri.
Namun, upaya pemakzulan saat ini justru datang dari dalam organisasi.
"Ironis. Tidak terbayangkan. Bukan saja ironis, ini juga memulai 'sunnah sayyiah', kebiasaan buruk melengserkan ketua umum di tengah jalan. Yang lebih ironis lagi, kebiasaan baru ini dimulai dari pucuk pimpinan tertinggi," imbuhnya.
Isu pemakzulan mencuat menyusul beredarnya surat yang ditandatangani Rais Aam PBNU, Kiai Miftachul AKiaiyar, terkait keputusan mendatangkan pembicara pro-Zionis dalam acara PBNU.
Surat tersebut adalah risalah rapat tertutup yang digelar pada Kamis, 20 November, di Hotel Aston City Jakarta, dihadiri 37 dari 53 pengurus harian Syuriyah PBNU.
Dalam dokumen risalah, pengurus Syuriyah meminta Kiai Yahya Cholil Staquf mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum.
Pernyataan ini menimbulkan keprihatinan dari sejumlah pengurus dan tokoh NU karena berpotensi menimbulkan preseden buruk dalam tradisi organisasi.*
(v/um)
JAKARTA Tersangka kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke7 Joko Widodo, Rismon Hasiholan Sianipar, resmi mengajukan permohonan restorativ
HUKUM DAN KRIMINAL
PEKANBARU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi memindahkan penahanan Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid, beserta dua tersangka lain
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Perum Bulog Kanwil Sumatera Utara mulai menyalurkan bantuan pangan untuk alokasi Februari dan Maret 2026. Tahun ini, jumlah peneri
EKONOMI
JAKARTA Komisi VIII DPR menggelar rapat bersama Kementerian Haji dan Umrah untuk membahas kesiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026 di t
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan di Kabupat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku mendapat banyak kritik dari warganet di media sosial setelah nilai tukar rupiah se
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mengalami defisit Rp135,7 triliun hingga 28 Februari 20
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah memastikan proses penyidikan terkait tragedi longsor gunungan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Banta
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Larijani, memperingatkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, tentang
INTERNASIONAL
BALI Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali menutup sementara empat kawasan Taman Wisata Alam (TWA) mulai 18 hingga 20 Maret 202
PARIWISATA