JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hanif Faisol Nurofiq melakukan inspeksi udara di wilayah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru dan Garoga, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, pada Sabtu, 6 Desember 2025.
Peninjauan dilakukan untuk menelusuri penyebab banjir besar dan longsor yang melanda kawasan tersebut serta menilai kontribusi aktivitas usaha yang diduga memperparah bencana.
Dari hasil peninjauan helikopter, Hanif menemukan indikasi kuat adanya pembukaan lahan masif di sepanjang aliran sungai.Baca Juga:
Aktivitas itu mencakup pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), pemanfaatan hutan tanaman industri, operasi pertambangan, dan perluasan kebun sawit.
"Tekanan ini memicu turunnya material kayu dan erosi dalam jumlah besar," ujar Hanif dalam keterangan resminya.
Temuan tersebut mendorong Kementerian LHK menghentikan sementara operasional tiga perusahaan yang beraktivitas di hulu DAS Batang Toru.
Pemerintah juga memanggil ketiga perusahaan itu untuk menjalani pemeriksaan resmi pada 8 Desember 2025 di Jakarta.
"Mulai hari ini, seluruh perusahaan di hulu DAS Batang Toru wajib menghentikan operasional dan menjalani audit lingkungan," kata Hanif.
Dia menyebut Batang Toru dan Garoga sebagai kawasan strategis dengan fungsi ekologis dan sosial penting, sehingga tidak boleh dikompromikan.
Menurut Hanif, pengawasan akan diperluas ke seluruh DAS di Sumatera Utara untuk memastikan kepatuhan terhadap persetujuan lingkungan, tata ruang, serta standar perlindungan kawasan berisiko tinggi.
Hanif menegaskan bahwa pemerintah tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kegiatan usaha, terutama di wilayah yang memiliki lereng curam dan intensitas hujan ekstrem yang dapat mencapai lebih dari 300 milimeter per hari.
"Pemulihan lingkungan harus dilihat sebagai satu kesatuan lanskap. Kami akan menghitung kerusakan, menilai aspek hukum, dan tidak menutup kemungkinan adanya proses pidana jika ditemukan pelanggaran," katanya.
Kementerian LHK juga memperketat verifikasi persetujuan lingkungan dan kesesuaian tata ruang bagi aktivitas di hulu sungai dan daerah rawan bencana.
Hanif memastikan penegakan hukum menjadi instrumen utama untuk melindungi masyarakat.
"Kami tidak akan ragu menindak tegas setiap pelanggaran. Penegakan hukum lingkungan adalah kunci untuk mencegah bencana yang seharusnya bisa dihindari," ujarnya.*
(d/ad)
JAKARTA Majelis hakim Pengadilan Militer Jakarta Timur meminta agar aktivis KontraS, Andrie Yunus, dihadirkan sebagai saksi korban dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Legislator PDIP di Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, menyoroti keras insiden kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stas
POLITIK
CILACAP Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan Indonesia dapat mencapai swasembada energi paling lambat pada akhir 2029. Pemerintah di
NASIONAL
JAKARTA Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memiliki dasar konstitusional dan merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional ya
NASIONAL
JAKARTA Harga sejumlah komoditas pangan di tingkat pedagang eceran terpantau bervariasi pada perdagangan hari ini. Cabai rawit merah ter
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah memastikan anggaran sekitar Rp4 triliun untuk perbaikan 1.800 titik perlintasan kereta api (KA) di Indonesia berasal
EKONOMI
BEKASI PT Kereta Api Indonesia (KAI) menegaskan tidak ada perbedaan standar keselamatan antara penumpang perempuan dan lakilaki di laya
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dipimpin Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berhasil menghimpun dana sebesar Rp 40 trili
EKONOMI
JAKARTA Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan platform Wikipedia yang dikelola Wikimedia Foundation tidak akan dibloki
SAINS DAN TEKNOLOGI
MEDAN Peristiwa tragis terjadi di kawasan perairan Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara, saat sebuah sampan nelayan terhimpit kapal
PERISTIWA
