Menteri LHK Temukan Jejak Aktivitas Usaha Diduga Picu Banjir Besar di Tapsel, Operasional Tiga Perusahaan Dihentikan

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hanif Faisol Nurofiq melakukan inspeksi udara di wilayah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru dan Garoga, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, pada Sabtu, 6 Desember 2025.

Peninjauan dilakukan untuk menelusuri penyebab banjir besar dan longsor yang melanda kawasan tersebut serta menilai kontribusi aktivitas usaha yang diduga memperparah bencana.

Dari hasil peninjauan helikopter, Hanif menemukan indikasi kuat adanya pembukaan lahan masif di sepanjang aliran sungai.

Baca Juga:

• Distribusi Bantuan Korban Bencana di Sumut Belum Optimal, Pemerintah Diminta Libatkan Pengusaha Lokal

Aktivitas itu mencakup pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), pemanfaatan hutan tanaman industri, operasi pertambangan, dan perluasan kebun sawit.

"Tekanan ini memicu turunnya material kayu dan erosi dalam jumlah besar," ujar Hanif dalam keterangan resminya.

Temuan tersebut mendorong Kementerian LHK menghentikan sementara operasional tiga perusahaan yang beraktivitas di hulu DAS Batang Toru.

Pemerintah juga memanggil ketiga perusahaan itu untuk menjalani pemeriksaan resmi pada 8 Desember 2025 di Jakarta.

"Mulai hari ini, seluruh perusahaan di hulu DAS Batang Toru wajib menghentikan operasional dan menjalani audit lingkungan," kata Hanif.

Dia menyebut Batang Toru dan Garoga sebagai kawasan strategis dengan fungsi ekologis dan sosial penting, sehingga tidak boleh dikompromikan.

Menurut Hanif, pengawasan akan diperluas ke seluruh DAS di Sumatera Utara untuk memastikan kepatuhan terhadap persetujuan lingkungan, tata ruang, serta standar perlindungan kawasan berisiko tinggi.

Hanif menegaskan bahwa pemerintah tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kegiatan usaha, terutama di wilayah yang memiliki lereng curam dan intensitas hujan ekstrem yang dapat mencapai lebih dari 300 milimeter per hari.

"Pemulihan lingkungan harus dilihat sebagai satu kesatuan lanskap. Kami akan menghitung kerusakan, menilai aspek hukum, dan tidak menutup kemungkinan adanya proses pidana jika ditemukan pelanggaran," katanya.

Kementerian LHK juga memperketat verifikasi persetujuan lingkungan dan kesesuaian tata ruang bagi aktivitas di hulu sungai dan daerah rawan bencana.

Hanif memastikan penegakan hukum menjadi instrumen utama untuk melindungi masyarakat.

"Kami tidak akan ragu menindak tegas setiap pelanggaran. Penegakan hukum lingkungan adalah kunci untuk mencegah bencana yang seharusnya bisa dihindari," ujarnya.*

(d/ad)

Distribusi Bantuan Korban Bencana di Sumut Belum Optimal, Pemerintah Diminta Libatkan Pengusaha Lokal

Kala Solidaritas Menembus Tapal Batas

Kementerian Dikdasmen Turun Langsung, 500 Paket Edukatif Dibagikan untuk Siswa Korban Banjir di Tiga Kabupaten Aceh

Wamenkes Ungkap “Kondisi Mengenaskan” Layanan Kesehatan di Aceh dan Sumatera, 31 RS Terdampak, 156 Puskesmas Tidak Berfungsi!

Pergi Umrah Saat Warga Kebanjiran, Bupati Aceh Selatan Langsung Dicopot Gerindra!

Prabowo: Rakyat Lihat Pemerintah Cepat Mengatasi Masalah Bencana