JAKARTA – Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Prof. Mohammad Nuh, menegaskan bahwa saran dan arahan dari para Mustasyar tidak bisa membatalkan atau menggantikan keputusan rapat pleno PBNU yang dijadwalkan berlangsung pada 9–10 Desember 2025.
Pernyataan ini disampaikan Nuh terkait terselenggaranya silaturrahim Mustasyar di Ndalem Kasepuhan Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Sabtu (6/12).
"Kami menghormati niat baik para Mustasyar dan saran yang diberikan. Namun, pengambilan keputusan tetap harus melalui mekanisme organisasi, yakni rapat pleno yang sudah direncanakan," kata Nuh dalam keterangan tertulis.Baca Juga:
Dalam silaturrahim tersebut, tujuh dari 30 Mustasyar hadir, baik secara fisik maupun daring, termasuk KH Ma'ruf Amin, KH Abdullah Ubab Maimoen, dan Nyai Shinta Nuriyah Wahid secara daring.
Sementara KH Anwar Manshur, KH Nurul Huda Jazuli, KH Said Aqil Siradj, dan Nyai Mahfudhoh Aly Ubaid hadir langsung di Tebuireng.
Rais Syuriyah menegaskan bahwa keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Ketum PBNU sebelumnya bersifat sah dan memiliki bukti kuat. "Pelanggarannya sangat nyata dan buktinya sangat kuat," ujarnya.
Senada, Ketua PBNU Bidang Pendidikan, Hukum, dan Media, Prof. Muh. Mukri, menegaskan bahwa undangan rapat pleno sudah sesuai dengan ketentuan AD/ART dan Peraturan Umum PBNU, meskipun hanya ditandatangani oleh Rais Aam dan Katib tanpa unsur Tanfidziyah.
"Rais Aam adalah pimpinan rapat pleno PBNU, sehingga undangan sah dan legal," jelas Mukri.
Mukri juga menekankan bahwa sejak 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam, dan status Gus Yahya tidak lagi sebagai Ketua Umum PBNU.
Rapat pleno PBNU yang akan digelar pekan depan menjadi forum resmi bagi Mustasyar untuk memberikan nasehat, arahan, dan pertimbangan dalam mekanisme organisasi yang sah.*
(d/dh)
SHANGHAI Indonesia resmi memperkuat kerja sama di bidang ekonomi kreatif digital dengan meresmikan Pusat Penelitian dan Pengembangan Ber
INTERNASIONAL
PANGKALPINANG Dua saksi ahli yang dihadirkan dalam sidang lanjutan perkara dugaan kelalaian medis dr Ratna Setia Asih menegaskan bahwa pen
KESEHATAN
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap masih banyaknya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Grati
PEMERINTAHAN
MEDAN Seorang penyidik Resmob Polrestabes Medan dikenakan penempatan khusus (patsus) oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sum
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi XII DPR RI Sartono Hutomo mendorong penggunaan mata uang rupiah dalam transaksi batu bara untuk kebutuhan domestik
EKONOMI
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menjelaskan pengadaan layanan video conference senilai Rp5,7 miliar yang dialokasikan untuk periode Apri
PEMERINTAHAN
KUPANG Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mendorong Koperasi Simpan Pinjam Tanaoba Lais Manekat (KSP TLM) Indonesia untuk mengambi
EKONOMI
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Tanjungbalai dalam rangka penyampaian rekomenda
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada pangan berdasarkan capaian produ
EKONOMI
JAKARTA El Rumi resmi menikahi Syifa Hadju dalam prosesi akad nikah yang digelar di Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (26/4
ENTERTAINMENT
