Presiden Prabowo Subianto usai menemui korban bencana di Posko Pengungsian MAN 1 Langkat, Sumatra Utara, Sabtu (13/12/2025). (foto: tangkapan layar yt setpres)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
LANGKAT — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah menertibkan praktik pembalakan liar yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
"Justru saya mau tertibkan semua itu, pembalakan liar akan kita tertibkan. Sudah kita mulai tertibkan," kata Prabowo melalui siaran langsung Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (13/12/2025).
Prabowo menekankan pemerintah akan menindak tegas perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki izin legal.
Penindakan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi untuk memperkuat pengawasan di lapangan.
Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa pihaknya telah menginventarisasi 12 subjek hukum yang terindikasi berkontribusi pada bencanabanjir di Sumatera Utara, khususnya di wilayah Batang Toru.
"Gakkum Kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum. Penegakan hukum terhadap 12 subjek hukum itu akan segera dilakukan," kata Raja Juli dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI pada 4 Desember 2025.
Selain itu, sesuai arahan Presiden Prabowo, pemerintah berencana mencabut sekitar 20 izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan luas sekitar 750.000 hektare.
Sebelumnya, Kemenhut telah mencabut 18 PBPH seluas 526.144 hektare.
Menteri Kehutanan menambahkan, tim gabungan bersama Polri akan menelusuri asal gelondongan kayu yang terseret banjir di sejumlah lokasi terdampak.
Investigasi ini juga melibatkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan, sebagai bagian dari langkah pencegahan agar bencana serupa tidak terulang.
"Ini bagian dari upaya perlindungan kawasan hutan dan lingkungan, sekaligus memastikan pengelolaan hutan sesuai peraturan perundang-undangan," ujar Raja Juli.*