Pemerintah juga menyiapkan berbagai aturan turunan untuk mendukung implementasi kedua undang-undang tersebut, termasuk pengawasan ketat terhadap kewenangan penyidik dan pemanfaatan teknologi digital dalam proses peradilan.
Yusril menegaskan asas non-retroaktif tetap berlaku, sehingga perkara sebelum 2 Januari 2026 tetap diproses menggunakan ketentuan lama.
"Pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru ini bukan akhir, melainkan awal dari evaluasi berkelanjutan demi terwujudnya sistem hukum pidana yang adil dan berdaulat," kata Yusril.*
(k/dh)
BINJAI Munculnya dugaan korupsi yang menyeret mantan petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Binjai menghadiri acara lepas sambut Komandan Batalyon Infanteri 100/Prajurit Setia di Markas
NASIONAL
ACEH TENGGARA Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Aceh Singkil, Hj. Rosnah, turut hadir dalam pertemuan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Perhimpunan Donor Darah Indonesia (PDDI) DKI Jakarta mencatat capaian 4.153 kantong darah yang dihimpun oleh PDDI Jakarta Utara
NASIONAL
BANDA ACEH Pemerintah Aceh mencatat peningkatan kinerja reformasi birokrasi pada 2025. Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagun
PEMERINTAHAN
BATU BARA Innalillahi wa inna ilaihi raji&039un. Kabar duka menyelimuti keluarga besar BITV dan insan pers di Kabupaten Batu Bara. Sal
NASIONAL
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis bebas terhadap empat terda
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas atau Rico Waas menegaskan tempat hiburan malam yang terbukti menjadi lokasi peredaran nar
PEMERINTAHAN
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026, mulai dari
AGAMA
BALI Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian wilayah di Provinsi Bali akan mengalami hujan ringan pad
NASIONAL
