Wamendagri Ribka Haluk Bantah Ada Arahan Presiden untuk Menanam Sawit di Papua

JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk membantah adanya arahan dari Presiden RI terkait penanaman kelapa sawit di Papua.

Pernyataan itu disampaikan Ribka dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Senin (5/1/2026).

"Ada opini yang berkembang bahwa Bapak Presiden memerintahkan penanaman sawit di Papua. Itu tidak benar," tegas Ribka.

Baca Juga:

• Mendikdasmen RI Tinjau Sekolah Muhammadiyah Langsa, Pastikan Pendidikan Pascabencana Terus Berjalan

Ribka menekankan, dalam pertemuan Presiden dengan jajaran menteri serta kepala daerah dari enam provinsi dan 42 kabupaten/kota se-Tanah Papua pada 16 Desember 2025, sawit hanya disebut sebagai salah satu contoh komoditas yang bisa dikembangkan, bukan kewajiban.

Presiden mendorong pemerintah daerah memiliki pemahaman yang sama mengenai percepatan pembangunan di Papua, khususnya ketahanan pangan.

Selain sawit, terdapat sejumlah komoditas lain yang dapat dikembangkan untuk mendukung ketahanan pangan dan ekonomi lokal, seperti sagu, singkong, padi, talas, dan umbi-umbian lainnya.

Ribka menekankan, produk-produk tersebut juga bisa diolah menjadi bahan bernilai tambah, termasuk energi alternatif seperti etanol.

"Bapak Presiden tidak pernah mengatakan kepala daerah harus menanam sawit. Tujuannya adalah membuka wawasan dan memperkuat pemahaman mengenai program pemerintah pusat, khususnya ketahanan pangan," jelas Ribka.

Ribka menambahkan, pembangunan di Papua difokuskan tidak hanya pada sektor pertanian, tetapi juga pemberdayaan SDM dan penguatan infrastruktur.

Infrastruktur yang memadai diyakini dapat menekan biaya transportasi tinggi dan mengurangi ketergantungan pasokan dari luar wilayah.

"Presiden menekankan agar ketahanan pangan di bidang pertanian, peternakan, dan lain-lain dijalankan oleh pemerintah daerah. Ini penting agar masyarakat Papua lebih sejahtera dan biaya logistik menjadi lebih efisien," ujarnya.

Wamendagri menegaskan, arahan Presiden sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, yaitu memastikan tidak ada daerah yang tertinggal dalam pembangunan nasional.

Mendikdasmen RI Tinjau Sekolah Muhammadiyah Langsa, Pastikan Pendidikan Pascabencana Terus Berjalan

Aceh Tamiang Gerak Cepat: Lima Alat Berat Dikerahkan Bersihkan Sekolah Pascabencana

Sekda Aceh Terima Bantuan Rp500 Juta dari Pemko Makassar untuk Pemulihan Korban Banjir

Marinir TNI AL Siapkan Lahan Huntara untuk Korban Banjir Bandang di Tapanuli Selatan

Apel Perdana 2026: Bupati Anton Saragih Akan Gelar Sidak Awal Tahun, Tegaskan Disiplin ASN

Hampir Setahun Kosong, 10 Jabatan OPD Medan Segera Terisi