MEDAN — Presiden Prabowo Subianto resmi mencabut izin 15 perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan pemanfaatan kawasan hutan di Sumatera Utara.
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menilai pencabutan izin ini dapat menjadi pelajaran bagi pelaku usaha agar memperhatikan dampak lingkungan selain keuntungan ekonomi.
Bobby menegaskan dukungannya terhadap keputusan pemerintah pusat.Baca Juga:
"Yang merusak lingkungan, kita sangat mendukung untuk ditutup. Salah satu perusahaan yang tercatat merusak lingkungan memang sudah direkomendasikan oleh Pemprov Sumut untuk dicabut izinnya," ujar Bobby di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Rabu (21/1/2026).
Ia menambahkan, pencabutan izin ini diharapkan menjadi peringatan bagi seluruh pelaku usaha.
"Bukan hanya mencari keuntungan tapi juga menjaga alam agar berdampak baik, tidak hanya ekonomi tetapi juga lingkungan," kata Bobby.
Bobby juga menyebut bahwa komunikasi dengan perusahaan yang dicabut izinnya belum dilakukan.
"Belum ada komunikasi terkait izin, ini diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah pusat mencabut izin total 28 perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan pemanfaatan kawasan hutan setelah bencana terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Sebanyak 22 perusahaan bergerak di sektor kehutanan, dan enam lainnya di sektor tambang, perkebunan, dan pemanfaatan hasil hutan kayu.
Rincian 13 perusahaan yang izinnya dicabut di Sumatera Utara antara lain:
PT Anugerah Rimba Makmur, PT Barumun Raya Padang Langkat, PT Gunung Raya Utama Timber, PT Hutan Barumun Perkasa, PT Multi Sibolga Timber, PT Panei Lika Sejahtera, PT Putra Lika Perkasa, PT Sinar Belantara Indah, PT Sumatera Riang Lestari, PT Sumatera Sylva Lestari, PT Tanaman Industri Lestari Simalungun, PT Teluk Nauli, dan PT Toba Pulp Lestari Tbk.
Selain itu, dua perusahaan non-kehutanan di Sumut, PT Agincourt Resources dan PT North Sumatra Hydro Energy, juga dicabut izinnya.
Langkah ini diharapkan menjadi sinyal bagi seluruh pelaku usaha untuk menyeimbangkan kegiatan ekonomi dengan kelestarian lingkungan, sehingga bencana serupa dapat diminimalkan di masa depan.*
(ds/dh)
MEDAN Keputusan pemerintah Indonesia yang mencabut izin operasional 28 perusahaan kehutanan dan perkebunan menuai kritik tajam dari prak
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tengah dihadapkan pada ancaman lonjakan pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja (P
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menjelang momen Ramadan dan Idul Fitri 2026, isu ketahanan energi kembali menjadi sorotan publik. PT Pertamina (Persero) menegaska
EKONOMI
JAKARTA Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut kelapa sawit sebagai &039tanaman ajaib&039 sempat menuai sorotan dan sind
PERTANIAN AGRIBISNIS
JAKARTA Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ulta Levenia, mengungkapkan secara rinci rencana perdamaian Gaza yang disusun oleh
NASIONAL
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Langkat, Saiful Abdi,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi III DPR RI berencana memanggil penyidik dan jaksa penuntut umum (JPU) yang menangani perkara Fandi Ramadhan, terdakwa kas
HUKUM DAN KRIMINAL
PALEMBANG Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tetap solid dan tidak mudah terprovokasi oleh
NASIONAL
SINABANG Gempa berkekuatan magnitudo 5,6 mengguncang wilayah Sinabang, Kabupaten Simeulue, Aceh pada Minggu (8/3/2026) sore. Gempa terja
PERISTIWA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak gentar menghadapi gugatan praperadilan yang kembali diajukan Sekretaris Jend
HUKUM DAN KRIMINAL
