JAKARTA — Pemerintah Malaysia menjelaskan soal tiga desa di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Indonesia, yang kini masuk ke wilayahnya.
Klarifikasi itu disampaikan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Malaysia (NRES), Dato' Sri Arthur Joseph Kurup, pada Jumat (23/1/2026).
Arthur menegaskan, keputusan tersebut merupakan hasil kesepakatan teknis kedua negara dalam menyelesaikan Outstanding Boundary Problem (OBP) atau permasalahan batas negara yang masih abu-abu, setelah melalui perundingan selama lebih dari 45 tahun.Baca Juga:
Kesepakatan tersebut ditandatangani dalam Memorandum of Understanding (MoU) pada 18 Februari 2025.
"Setiap penyesuaian dilakukan berdasarkan hukum internasional, termasuk Boundary Convention 1891, Boundary Agreement 1915, dan Boundary Convention 1928, serta koordinat geospasial yang akurat. Keputusan ini bukan berdasar kompensasi atau perhitungan untung-rugi," jelas Arthur.
Pernyataan ini sekaligus menanggapi laporan media yang menyebut Malaysia memberikan 5.207 hektare tanah sebagai kompensasi kepada Indonesia.
Arthur menegaskan informasi itu tidak tepat.
Kesepakatan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia telah melibatkan koordinasi teknis dengan pakar dari Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) serta instansi keamanan.
Pemerintah Malaysia menekankan proses ini dilakukan secara transparan, ilmiah, dan harmonis.
Arthur menambahkan, kesepakatan penyelesaian OBP ini sudah dimulai sejak kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo ke Malaysia pada 8 Juni 2023 dan melibatkan partisipasi aktif Pemerintah Negeri Sabah.
Penetapan batas wilayah final diharapkan memperkuat posisi hukum kedua negara di tingkat internasional dan menutup potensi klaim wilayah lebih luas di masa depan.
Sebelumnya, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyebut ada tiga desa di Nunukan yang masuk wilayah Malaysia: Desa Kabungalor, Desa Lipaga, dan Desa Tetagas.
SHANGHAI Indonesia resmi memperkuat kerja sama di bidang ekonomi kreatif digital dengan meresmikan Pusat Penelitian dan Pengembangan Ber
INTERNASIONAL
PANGKALPINANG Dua saksi ahli yang dihadirkan dalam sidang lanjutan perkara dugaan kelalaian medis dr Ratna Setia Asih menegaskan bahwa pen
KESEHATAN
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap masih banyaknya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Grati
PEMERINTAHAN
MEDAN Seorang penyidik Resmob Polrestabes Medan dikenakan penempatan khusus (patsus) oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sum
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi XII DPR RI Sartono Hutomo mendorong penggunaan mata uang rupiah dalam transaksi batu bara untuk kebutuhan domestik
EKONOMI
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menjelaskan pengadaan layanan video conference senilai Rp5,7 miliar yang dialokasikan untuk periode Apri
PEMERINTAHAN
KUPANG Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mendorong Koperasi Simpan Pinjam Tanaoba Lais Manekat (KSP TLM) Indonesia untuk mengambi
EKONOMI
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Tanjungbalai dalam rangka penyampaian rekomenda
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada pangan berdasarkan capaian produ
EKONOMI
JAKARTA El Rumi resmi menikahi Syifa Hadju dalam prosesi akad nikah yang digelar di Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (26/4
ENTERTAINMENT
